Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2013

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk menetapkan pedoman imbalan bagi Kurator dan Pengurus dalam proses kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Peraturan ini mengatur besaran imbalan yang diterima oleh Kurator dan Pengurus berdasarkan hasil harta pailit, baik dalam kasus perdamaian maupun pemberesan. Imbalan ditentukan berdasarkan persentase dari nilai hasil harta pailit dan dapat bervariasi tergantung pada kompleksitas pekerjaan dan keputusan hakim. Selain itu, peraturan ini juga mengatur imbalan tambahan yang dapat diterima Kurator dari penjualan harta yang dikuasai oleh kreditur lain atau pihak ketiga. Ketentuan ini berlaku bagi Kurator yang ditunjuk oleh Balai Harta Peninggalan maupun perseorangan, serta Pengurus yang memiliki keahlian khusus dalam mengurus harta Debitor.