[{"_1":2,"_143":-5,"_144":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f0a4728a-e134-4cd4-ba40-474f3b221f6b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_139":140,"_141":142},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_114":115,"_120":121,"_122":123,"_124":125,"_126":127,"_128":129,"_130":131,"_132":133,"_134":135,"_136":-5,"_137":138},"title","Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi","short_title","Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023","number","53","year","2023","published_date","2023-08-16","effective_date","2023-09-18","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","df8dbca1-5fdc-4ceb-a7ec-94393d4e1930","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi","short_name","Permendikbudriset","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"23186465-8acf-4b27-a795-2d4eddc93459","Standar & Pedoman Teknis",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"26bae219-ed4b-4944-b8e5-08ef75166680","Sistem Pendidikan Nasional","tags",[],"location","Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi","place_of_enactment","Jakarta","theme","Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENJAMINAN MUTU - PENDIDIKAN TINGGI
2023
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi NO. 53, BN 2023 (638): 45 hlm.; peraturan.go.id
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi TENTANG Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
ABSTRAK:	\n \n Untuk mendorong peningkatan mutu pendidikan tinggi, serta sinkronisasi dan harmonisasi pengaturan mengenai penjaminan mutu pendidikan tinggi, perlu mengintegrasikan pengaturan mengenai sistem penjaminan mutu, standar nasional, dan penyelenggaraan akreditasi dalam satu Peraturan Menteri. \n Dasar hukum Peraturan ini adalah Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 39 Tahun 2008; UU Nomor 12 Tahun 2012; PP Nomor 4 Tahun 2014; PP Nomor 57 Tahun 2021; Perpres Nomor 62 Tahun 2021; dan Permendikbudriset Nomor 28 Tahun 2021. \n Dalam Peraturan Menteri ini diatur standar nasional pendidikan tinggi, standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi, sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi, dan pangkalan data pendidikan tinggi. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2023. \n Peraturan ini mencabut: 1) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016; 2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020; 3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020; dan 4) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022. \n 45 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);\n2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);\n3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);\n4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Guru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1146).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Menteri ini mengatur tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi. Latar belakangnya adalah untuk mendorong peningkatan mutu pendidikan tinggi serta sinkronisasi dan harmonisasi pengaturan mengenai penjaminan mutu pendidikan tinggi. Tujuannya adalah mengintegrasikan pengaturan mengenai sistem penjaminan mutu, standar nasional, dan penyelenggaraan akreditasi dalam satu peraturan menteri.\n\nKetentuan substansial mencakup:\n\n1. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti):** SN Dikti terdiri atas standar nasional pendidikan, standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat. Standar nasional pendidikan mencakup standar luaran pendidikan (kompetensi lulusan), standar proses pendidikan (proses pembelajaran, penilaian, pengelolaan), dan standar masukan pendidikan (isi, dosen dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan).\n2. **Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti):** SPM Dikti dilakukan melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPME dilakukan melalui akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM).\n3. **Akreditasi:** Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi berdasarkan kriteria yang mengacu pada SN Dikti. BAN-PT melakukan akreditasi perguruan tinggi, sementara LAM melakukan akreditasi program studi.\n\nPeraturan ini juga mengatur tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) sebagai sumber data dan informasi utama bagi implementasi SPM Dikti.","transitional_provisions","1. LAM yang telah terbentuk berdasarkan surat persetujuan Menteri sebelum Peraturan Menteri ini berlaku tetap melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan Menteri ini dan diberikan izin pelaksanaan Akreditasi oleh Menteri paling lama 1 (satu) bulan sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.\n2. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:\na. program studi dan perguruan tinggi yang terakreditasi dengan peringkat Akreditasi A, Unggul, B, Baik Sekali, C, dan Baik dari BAN-PT dan LAM yang masih berlaku saat Peraturan Menteri ini diundangkan, peringkatnya tetap berlaku hingga masa berlakunya selesai;\nb. instrumen dan tata cara Akreditasi yang disusun dan ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini tetap digunakan BAN-PT dan LAM sampai dengan ditetapkannya instrumen dan tata cara Akreditasi sesuai dengan Peraturan Menteri ini;\nc. perguruan tinggi dan/atau program studi yang tidak terakreditasi dan/atau belum mengajukan permohonan Akreditasi wajib mengajukan permohonan Akreditasi kepada BAN-PT dan/atau LAM paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.\n3. Permohonan Akreditasi yang diajukan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku diproses berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49).","sanctions","(-)","revokes",[96,102,106,110],{"_97":98,"_99":100,"_36":101},"text","Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/163709/permendikbud-no-5-tahun-2020","1c89fc2d-1a70-49d6-ae66-f17fb1f1fb9c",{"_97":103,"_99":104,"_36":105},"Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi","https://peraturan.bpk.go.id/Details/163703/permendikbud-no-3-tahun-2020","00491871-b59d-41e5-b2e7-64f73cd39b05",{"_97":107,"_99":108,"_36":109},"Permen Ristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi","https://peraturan.bpk.go.id/Details/141827/permen-ristekdikti-no-62-tahun-2016","0b09487b-8a76-4778-85c4-39849e2472f5",{"_97":111,"_99":112,"_36":113},"Permendikbud Ristek No. 56 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Guru","https://peraturan.go.id/id/permendikbudristek-no-56-tahun-2022","e771ef51-3748-42ba-9a4a-2a6a46ab70a4","revoked_by",[116],{"_97":117,"_99":118,"_36":119},"Permendikti Saintek No. 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi","https://peraturan.bpk.go.id/Details/333967/permendikti-saintek-no-39-tahun-2025","4885a8bd-a882-49cb-bc34-a71d44a07f9b","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA
No.638, 2023
MINISTRY OF EDUCATION, CULTURE, RESEARCH AND TECHNOLOGY. Higher Education Quality. Assurance. Revocation

REGULATION OF THE MINISTER OF EDUCATION, CULTURE, RESEARCH, AND TECHNOLOGY
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 53 OF 2023
CONCERNING
QUALITY ASSURANCE OF HIGHER EDUCATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF EDUCATION, CULTURE, RESEARCH, AND TECHNOLOGY
REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that to encourage the improvement of higher education quality, as well as the synchronization and harmonization of regulations regarding higher education quality assurance, it is necessary to integrate regulations regarding the quality assurance system, national standards, and the implementation of accreditation in one Ministerial Regulation;
that the regulations regarding higher education quality assurance in Regulation of the Minister of Research,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f0a4728a-e134-4cd4-ba40-474f3b221f6b","actionData","errors"]