[{"_1":2,"_127":-5,"_128":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f09863cd-873a-4f86-ac47-7fb2aa0b4d11","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_123":124,"_125":126},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":-5,"_121":122},"title","Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tenaga Pakar/Ahli di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum","short_title","Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022","number","2","year","2022","published_date","2022-06-07","effective_date","2022-06-08","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","f3559e01-26ea-46bc-94fb-ea7b96bf33b9","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Komisi Pemilihan Umum","short_name","Peraturan KPU","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara","tags",[],"location","Komisi Pemilihan Umum","place_of_enactment","Jakarta","theme","Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tenaga Pakar/Ahli di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2022
Peraturan Komisi Pemilihan Umum NO. 2, BN.2022/No.560, jdih.kpu.go.id : 7 hlm.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum TENTANG Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tenaga Pakar/Ahli di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juni 2022. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tenaga Pakar/Ahli di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 390) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tenaga Pakar/Ahli di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1493).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tenaga Pakar/Ahli di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2016.

Perubahan tersebut meliputi bidang Tenaga Pakar/Ahli di lingkungan KPU yang mencakup bidang perencanaan, keuangan, media dan hubungan masyarakat, partisipasi masyarakat, data dan teknologi informasi, perundang-undangan, advokasi hukum dan penyelesaian sengketa, logistik dan distribusi, teknis Pemilu, sumber daya manusia, dan pengawasan. Jenis bidang Tenaga Pakar/Ahli ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU.

Komposisi Tenaga Pakar/Ahli di lingkungan KPU terdiri dari Tenaga Pakar/Ahli untuk masing-masing anggota KPU, Sekretaris Jenderal KPU, dan masing-masing biro, pusat, dan inspektorat wilayah di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU. Jumlah Tenaga Pakar/Ahli untuk masing-masing peruntukan disesuaikan dengan kebutuhan beban kerja berdasarkan hasil evaluasi. Pengangkatan Tenaga Pakar/Ahli ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Jenderal KPU dengan persetujuan KPU.

Selain pengangkatan melalui proses seleksi, pengangkatan Tenaga Pakar/Ahli dapat dilakukan melalui penunjukan langsung berdasarkan kebijakan strategis Komisi Pemilihan Umum.

Dalam melaksanakan tugasnya, Tenaga Pakar/Ahli bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal KPU dan secara administratif dikoordinasikan oleh deputi/inspektur utama melalui kepala biro/kepala pusat/inspektur wilayah sesuai dengan bidang Tenaga Pakar/Ahli. Tenaga Pakar/Ahli wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antara Tenaga Pakar/Ahli dan unit-unit kerja di lingkungan KPU. Tenaga Pakar/Ahli berhak meminta data dan informasi yang diperlukan kepada Anggota KPU dan Pejabat/Staf Sekretariat Jenderal KPU, yang wajib memberikan data dan informasi tersebut. Tenaga Pakar/Ahli wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Jenderal KPU dan tembusannya kepada unit-unit kerja terkait.

Tenaga Pakar/Ahli yang telah berakhir masa tugasnya, dapat diangkat kembali setelah melalui proses evaluasi dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[100,106],{"_101":102,"_103":104,"_36":105},"text","Peraturan KPU No. 16 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Tenaga Pakar/Ahli di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/173271/peraturan-kpu-no-16-tahun-2016","f0bcd028-02f3-40db-b286-9a9d982e0ccd",{"_101":107,"_103":108,"_36":109},"Peraturan KPU No. 10 Tahun 2014 tentang Tenaga Pakar/Ahli di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum","https://peraturan.bpk.go.id/Details/173178/peraturan-kpu-no-10-tahun-2014","cfcabdbb-1be5-4dea-bfe1-f03d16a87598","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

ELECTION COMMISSION
REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE ELECTION COMMISSION
NUMBER 2 OF 2022
ON
THE SECOND AMENDMENT TO THE ELECTION COMMISSION REGULATION NUMBER
10 OF 2014 ON EXPERTS/SPECIALISTS WITHIN THE
ELECTION COMMISSION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

CHAIRMAN OF THE ELECTION COMMISSION,

\n\n \n \n

Considering :

that to improve performance at the General
Secretariat of the Election Commission and at the stages of
general election implementation, as well as adjustments
to the duties, functions, organizational structure, and procedures
of the General Secretariat of the Election Commission,
the Secretariat of the Provincial Election Commission, and
the Secretariat of the Regency/City Election Commission,
it is necessary to make adjustments to the need for
experts/specialists;
that Regulation of the Election Commission Number 10
of 2014 on

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f09863cd-873a-4f86-ac47-7fb2aa0b4d11","actionData","errors"]