[{"_1":2,"_138":-5,"_139":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cfcabdbb-1be5-4dea-bfe1-f03d16a87598","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_134":135,"_136":137},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_123":124,"_125":126,"_127":128,"_129":130,"_131":-5,"_132":133},"title","Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tenaga Pakar/Ahli di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum","short_title","Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2014","number","10","year","2014","published_date","2014-03-25","effective_date","2014-03-26","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","f3559e01-26ea-46bc-94fb-ea7b96bf33b9","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Komisi Pemilihan Umum","short_name","Peraturan KPU","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"e92e83d5-daaa-47f5-a181-544e66207d3c","Politik & Pemilihan Umum","tags",[],"location","Komisi Pemilihan Umum","place_of_enactment","Jakarta","theme","Tenaga Pakar/Ahli di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2014
Peraturan Komisi Pemilihan Umum NO. 10, BN.2014/No.390, jdih.kpu.go.id : 8 hlm.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum TENTANG Tenaga Pakar/Ahli di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2014. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan Tenaga pakar/ahli dan Tenaga Profesional di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2010.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 10 Tahun 2014 mengatur tentang Tenaga Pakar/Ahli di lingkungan KPU. Latar belakang penetapan peraturan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang memungkinkan Sekretariat Jenderal KPU dibantu oleh Tenaga Pakar/Ahli.\n\nPeraturan ini mengatur bidang-bidang Tenaga Pakar/Ahli, yang meliputi bidang perencanaan, keuangan, media dan hubungan masyarakat, teknologi informasi, hukum, logistik dan distribusi, teknis Pemilu, dan sumber daya manusia. Persyaratan untuk menjadi Tenaga Pakar/Ahli antara lain mampu melaksanakan tugas secara mandiri, berpendidikan minimal S1 dan berpengalaman, sehat jasmani dan rohani, memiliki pengalaman di bidang terkait, dan tidak menjadi pengurus atau anggota partai politik. Tenaga Pakar/Ahli bertugas memberikan telaahan, kajian, saran, dan pertimbangan kepada Sekretaris Jenderal KPU. Seleksi calon Tenaga Pakar/Ahli dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. Tenaga Pakar/Ahli bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal KPU dan secara administratif dikoordinasikan oleh Kepala Biro/Inspektur terkait. Mereka berhak meminta data dan informasi yang diperlukan dari Anggota KPU dan Pejabat/Staf Sekretariat Jenderal KPU, serta wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Jenderal KPU.","transitional_provisions","1. Pengangkatan Tenaga Pakar/Ahli dan Tenaga Profesional yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan ini, dinyatakan tetap berlaku.","sanctions","(-)","revokes",[96,102],{"_97":98,"_99":100,"_36":101},"text","Peraturan KPU No. 3 Tahun 2010 tentang Tenaga Ahli/Pakar dan Tenaga Profesional di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/172191/peraturan-kpu-no-3-tahun-2010","355954f6-a971-42b5-9c42-af4fa1988e4e",{"_97":103,"_99":104},"Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2010","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[115,119],{"_97":116,"_99":117,"_36":118},"Peraturan KPU No. 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tenaga Pakar/Ahli di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum","https://peraturan.bpk.go.id/Details/216616/peraturan-kpu-no-2-tahun-2022","f09863cd-873a-4f86-ac47-7fb2aa0b4d11",{"_97":120,"_99":121,"_36":122},"Peraturan KPU No. 16 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Tenaga Pakar/Ahli di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum","https://peraturan.bpk.go.id/Details/173271/peraturan-kpu-no-16-tahun-2016","f0bcd028-02f3-40db-b286-9a9d982e0ccd","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GENERAL ELECTION COMMISSION
REGULATION OF THE GENERAL ELECTION COMMISSION
NUMBER 10 OF 2014
on
EXPERT/SPECIALIST STAFF WITHIN THE GENERAL ELECTION COMMISSION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

CHAIRMAN OF THE GENERAL ELECTION COMMISSION,

Menimbang:

Whereas to implement the provisions of Article 66 paragraph (2) letter c of Law Number 15 of 2011 on the Implementation of General Elections, the Secretariat General of the General Election Commission may be assisted by Expert/Specialist Staff;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regulation of the General Election Commission on Expert/Specialist Staff within the General Election Commission;

Mengingat:

Law Number 15 of 2011 on General Election Organizers (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2011 Number 101, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5246);
Regulation of the General

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cfcabdbb-1be5-4dea-bfe1-f03d16a87598","actionData","errors"]