[{"_1":2,"_135":-5,"_136":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f0448596-735a-43ca-88f5-1b61e429cfc6","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_131":132,"_133":134},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":-5,"_91":92,"_93":94,"_95":94,"_96":97,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_118":119,"_120":121,"_122":123,"_124":125,"_126":127,"_128":-5,"_129":130},"title","Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Orang Dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi","short_title","Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2024","number","32","year","2024","published_date","2024-12-09","effective_date","2024-12-31","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","5e75b48c-9b41-41d0-9e99-54e358ec6d19","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Perhubungan","short_name","Permenhub","subjects",[68,71,74],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"041eca3c-ffe8-421a-bb5a-29e86f37c4b1","Subsidi & Kewajiban Pelayanan",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"375e14e0-ae1a-4c20-a498-fac35fde1286","Transportasi Darat, Laut & Udara",{"_6":75,"_55":76,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Kementerian Perhubungan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Tata Cara Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Orang Dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

TATA CARA – PELAYANAN PUBLIK – LAYANAN KERETA API KELAS EKONOMI
2024
Peraturan Menteri Perhubungan NO. 32, BN 2024 (1053) : 11 hlm.; jdih.kemenhub.go.id
Peraturan Menteri Perhubungan TENTANG Tata Cara Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Orang Dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi
ABSTRAK:	\n \n Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Orang dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi sebagaimana telah\r\ndiubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 151 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik\r\nAngkutan Orang dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti. Selain itu, untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2012 tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, Serta Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, maka perlu melakukan penyesuaian terhadap tata cara penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik angkutan orang dengan kereta api untuk pelayanan kelas ekonomi sehingga perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan\r\ntentang Tata Cara Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Orang dengan Kereta Api Untuk Pelayanan Kelas Ekonomi \n Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945; UU No. 23 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah\r\ndengan UU No. 61 Tahun 2024; PP No. 56 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 33 Tahun 2021; PP No. 72 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 61 Tahun 2016;\r\nPERPRES No. 53 Tahun 2012 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PERPRES No. 33 Tahun 2024; PERPRES No. 173 Tahun 2024; PERMENHUB No. PM 17 Tahun 2022 \n Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang ketentuan umum PSO, perencanaan, penyelenggaraan PSO, pembayaran dan verifikasi, pelaporan dan pemeriksaan serta monitoring, pengawasan dan evaluasi \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2024. \n Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Orang dengan Kereta Api Pelayanan Kelas\r\nEkonomi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 151 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Orang dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1941) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku \n 11 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Orang dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 151 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Orang dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1941).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri ini mengatur tata cara penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik (PSO) angkutan orang dengan kereta api pelayanan kelas ekonomi. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2012 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2024, serta untuk menyesuaikan dengan kebutuhan hukum yang ada.

\n\n

Tujuan dari peraturan ini adalah untuk menyediakan pelayanan angkutan kereta api yang terjangkau bagi masyarakat melalui penetapan tarif angkutan kereta api pelayanan kelas ekonomi. Tarif ini merupakan selisih antara tarif yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan dan tarif yang ditetapkan oleh Penyelenggara Sarana Perkeretaapian atau BUMN Penyelenggara Sarana Perkeretaapian, yang dihitung berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

\n\n

Direktur Jenderal Perkeretaapian mengusulkan kebutuhan dana PSO kepada Direktur Jenderal Anggaran, yang kemudian dialokasikan dalam APBN. Usulan ini direviu oleh Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah Kementerian Perhubungan untuk memastikan kelengkapan dan kesesuaian dengan dokumen pendukung.

\n\n

Penyelenggara PSO dipilih melalui tender untuk prasarana perkeretaapian yang baru dibangun atau diaktifkan kembali. Jika tender tidak memungkinkan, Menteri dapat menunjuk BUMN penyelenggara sarana perkeretaapian. Menteri juga menugaskan Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian untuk menyelenggarakan PSO pada jaringan jalur yang sudah dioperasikan oleh BUMN. Kontrak penyelenggaraan PSO didasarkan pada DIPA PSO Perkeretaapian dan harus mendapatkan persetujuan Menteri, serta memuat berbagai ketentuan seperti kinerja angkutan, jangka waktu, tata cara pembayaran, dan sanksi.

\n","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[98,104],{"_99":100,"_101":102,"_36":103},"text","Permenhub No. 68 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Orang dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/103250/permenhub-no-68-tahun-2016","ebfd78ba-c823-4407-846e-eeac2d927ba9",{"_99":105,"_101":106,"_36":107},"Permenhub No. 151 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Orang dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi","https://peraturan.bpk.go.id/Details/103362/permenhub-no-151-tahun-2016","effbaba7-feba-43c8-b18c-2d71f6863d1f","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[116],{"_99":117,"_101":106,"_36":107},"Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 151 Tahun 2016","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MINISTER OF TRANSPORTATION
REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE MINISTER OF TRANSPORTATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER PM 32 OF 2024
ABOUT
PROCEDURES FOR ORGANIZING PUBLIC SERVICE OBLIGATIONS
TRANSPORT OF PERSONS BY ECONOMY CLASS RAILWAY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF TRANSPORTATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that to implement Presidential Regulation Number 53 of 2012 concerning Public Service Obligations and Subsidies for Pioneer Railway Transport, Costs of Using State-Owned Railway Infrastructure, and Maintenance and Operation of State-Owned Railway Infrastructure, as amended several times, most recently by Presidential Regulation Number 33 of 2024 concerning the Third Amendment to Presidential Regulation Number 53 of 2012 concerning Public Service Obligations and Subsidies for Pioneer Railway Transport, Costs of Using State-Owned Railway

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f0448596-735a-43ca-88f5-1b61e429cfc6","actionData","errors"]