[{"_1":2,"_127":-5,"_128":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ee2ee23c-2fd5-4ea2-ba6e-26849bff8da9","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_123":124,"_125":126},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":-5,"_121":122},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bekasi Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Barang Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bekasi Nomor 17 Tahun 2001","number","17","year","2001","published_date","2001-09-17","effective_date","2001-09-25","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"732afec5-0659-46fa-81bc-41157be5f98c","Aset Milik Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bekasi","place_of_enactment","Cikarang Pusat","theme","Pengelolaan Barang Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Barang Daerah - pengelolaan
2001
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 17, LD Kab Bekasi Tahun 2001 No 9
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Barang Daerah
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk mewujudkan tertib pengelolaan barang guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu diatur mengenai pengelolaan barang daerah; bahwa atas dasar pertimbangan huruf a di atas maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi; \n Undang - undang nomor 14 tahun 1950; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971; Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994; Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1974; Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 1982; Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993; Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000; Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2000; Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2000; \n Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Tugas Dan Fungsi, Perencanaan Dan Pengadaan, Penyimpanan Dan Penyaluran, Pemeliharaan, Inventarisasi, Perubahan Status Hukum, Pemanfaatan, Pengendalian Dan Pengawasan, Pembiayaan, Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi Barang, Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 September 2001. \n 18 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Barang Daerah bertujuan untuk mewujudkan tertib pengelolaan barang daerah guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang berdaya guna dan berhasil guna.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Bupati sebagai Otorisator dan Ordonator barang daerah berwenang dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan barang daerah, dibantu oleh Sekretaris Daerah, Kepala Bagian Kekayaan Daerah, Kepala Unit/Satuan Kerja/Badan dan Lembaga Daerah lainnya, Bendaharawan Barang, dan Pengurus Barang.
Pengelolaan barang daerah meliputi perencanaan, penentuan kebutuhan, penganggaran, standarisasi barang dan harga, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, inventarisasi, pengendalian, pemeliharaan, dan penatausahaan.
Peraturan ini mengatur tentang pengadaan barang daerah dan jasa, penyimpanan dan penyaluran barang, pemeliharaan barang, inventarisasi barang, perubahan status hukum (penghapusan, penjualan kendaraan dinas, penjualan rumah daerah, pelepasan hak atas tanah dan bangunan), pemanfaatan (penyewaan, guna usahaan, swadana, pinjam pakai, asuransi), pengendalian dan pengawasan, serta pembiayaan.
Hak dan kewajiban subjek hukum termasuk kewajiban pelaporan hasil pengadaan barang kepada Bupati melalui Bagian atau Instansi yang menangani kekayaan daerah setiap triwulan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","Perda Kab. Bekasi No. 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/297723/perda-kab-bekasi-no-10-tahun-2011","4c5876a6-1700-425b-86f1-daf052afe2fe","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[108],{"_95":109,"_97":110,"_36":111},"PERDA Kab. Bekasi No. 12 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Barang Daerah","https://peraturan.bpk.go.id/Details/285982/perda-kab-bekasi-no-12-tahun-2005","6fe2074e-7942-4cf3-b492-fd1fa9244d64","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF BEKASI REGENCY
NO: 9 2001 SERIES : D

REGIONAL REGULATION OF BEKASI REGENCY
NUMBER : 17 YEAR 2001
CONCERNING
MANAGEMENT OF REGIONAL ASSETS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BEKASI

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering :	\n \n that in order to realize orderly management of goods to support the implementation of government and regional development that is efficient and effective, it is necessary to regulate the management of regional assets; \n that based on the considerations in letter a above, it is necessary to stipulate it by a Regional Regulation of Bekasi Regency; \n \n
In view of :	\n \n Law number 14 of 1950 concerning the Establishment of Regency Regions within the Province of West Java (State Gazette of 1950); \n Law Number 5 of 1960 concerning Basic Regulations on Agrarian Principles (State Gazette of 1960 Number 104, Supplement to State Gazette

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ee2ee23c-2fd5-4ea2-ba6e-26849bff8da9","actionData","errors"]