[{"_1":2,"_139":-5,"_140":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ee0e2170-7047-4185-9b35-96d682680e9c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_135":136,"_137":138},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_106":107,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":123,"_128":129,"_130":131,"_132":-5,"_133":134},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Lurah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019","number","13","year","2019","published_date","2019-12-23","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"805c65ba-769c-443f-bdae-f75ecbf89ef2","Pemilihan Kepala Daerah & DPRD","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bantul","place_of_enactment","Bantul","theme","Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Lurah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN LURAH
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2019/NO.13
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Lurah
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa pelaksanaan demokrasi di Kalurahan membuka \r\nruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya \r\nkepada Pemerintah Kalurahan dalam penyelenggaraan \r\npemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;\r\nb. bahwa penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan perlu \r\ndipimpin oleh Lurah yang dipilih secara demokratis melalui \r\npemilihan Lurah yang melibatkan sebesar-besarnya \r\npartisipasi masyarakat;\r\nc. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 \r\nTahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan \r\ndan Pemberhentian Lurah Desa sebagaimana telah diubah \r\nbeberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 \r\nTahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan \r\nDaerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, \r\nPengangkatan dan Pemberhentian Lurah Desa perlu \r\nmenyesuaikan dengan perkembangan keadaan dan \r\nperaturan perundang-undangan;\r\nbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud \r\ndalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan \r\nPeraturan Daerah tentang Tata Cara Pemilihan, \r\nPengangkatan dan Pemberhentian Lurah;\r\n \n Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah \r\ndiubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang \r\nNomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah \r\nbeberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor \r\n11 Tahun 2019; \n Materi Pokok: Ketentuan Umum; Pemilihan; Pengesahan, Pengangkatan, dan Pelantikan; Lurah, Pamong Kalurahan, dan Pegawai Negeri SIpil sebagai Calon Lurah; Larangan Lurah; Pemberhentian Lurah; Pembiayaan; Ketentuan Penutup; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2019. \n Jumlah Halaman: 40 HLM; Penjelasan: 9 HLM; \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 46).\n2. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 66).\n3. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 80).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian Lurah di Kabupaten Bantul. Latar belakangnya adalah untuk menyesuaikan dengan perkembangan keadaan dan peraturan perundang-undangan terkait pemilihan kepala desa, serta untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memastikan pemilihan Lurah yang demokratis dan melibatkan partisipasi masyarakat.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup pembentukan Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten dan Kalurahan, yang bertugas untuk merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengawasi seluruh tahapan pemilihan Lurah. Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) bertanggung jawab dalam pelaksanaan pemilihan Lurah di tingkat Kalurahan. Peraturan ini juga mengatur mengenai persyaratan pemilih, pendaftaran pemilih, serta penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Selanjutnya, peraturan ini mengatur mengenai persyaratan calon Lurah, proses pendaftaran, penelitian persyaratan, dan penetapan calon Lurah. Jika jumlah bakal calon yang memenuhi syarat lebih dari lima orang, akan dilakukan seleksi tambahan. Kampanye diatur dengan prinsip jujur, terbuka, dan bertanggung jawab, serta terdapat larangan-larangan yang harus dipatuhi oleh calon Lurah. Pemungutan suara dilakukan melalui surat suara, dan diatur mengenai tata cara pemungutan dan penghitungan suara. Calon Lurah yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Calon Lurah Terpilih.

Peraturan ini juga mengatur mengenai pengawasan dan penyelesaian sengketa hasil pemilihan Lurah. Masyarakat dapat menyampaikan laporan pengaduan jika terjadi pelanggaran. Jika terjadi perselisihan hasil pemilihan, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan tersebut. Terakhir, peraturan ini mengatur mengenai pengesahan, pengangkatan, dan pelantikan Lurah terpilih.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Calon Lurah yang melanggar ketentuan Pasal 36 ayat (4) diberikan sanksi administratif berupa denda administrasi sebesar biaya penyelenggaraan pemilihan Lurah yang dianggarkan dalam Anggarna Pendapatan dan Belanja Kalurahan dan tidak diperbolehkan mencalonkan diri sebagai Calon Lurah pada pemilihan Lurah berikutnya.\n2. Calon Lurah yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dikenai sanksi oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan berupa peringatan tertulis atau penghentian kegiatan Kampanye.\n3. Lurah yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.","revokes",[92,98,102],{"_93":94,"_95":96,"_36":97},"text","PERDA Kab. Bantul No. 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Perda Kab.Bantul No.3 Tahun 2015 ttg Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah Desa","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/98598/perda-kab-bantul-no-8-tahun-2017","4af45bde-f80a-4d59-a8b6-a177fcdd0e45",{"_93":99,"_95":100,"_36":101},"PERDA Kab. Bantul No. 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah Desa","https://peraturan.bpk.go.id/Details/12043/perda-kab-bantul-no-4-tahun-2016","ad0d6de8-a136-4f3f-928c-ca28e13dd3fb",{"_93":103,"_95":104,"_36":105},"PERDA Kab. Bantul No. 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Lurah Desa","https://peraturan.bpk.go.id/Details/12113/perda-kab-bantul-no-3-tahun-2015","0c4d6679-456c-49b6-8e26-0c3fe509e30c","revoked_by",[108],{"_93":109,"_95":110,"_36":111},"Perda Kab. Bantul No. 8 Tahun 2025 tentang Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Lurah","https://peraturan.bpk.go.id/Details/346135/perda-kab-bantul-no-8-tahun-2025","e74ef582-af27-4d97-ac97-79f85a75b25f","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[124],{"_93":125,"_95":126,"_36":127},"PERDA Kab. Bantul No. 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Lurah","https://peraturan.bpk.go.id/Details/270618/perda-kab-bantul-no-2-tahun-2023","47266c50-94af-40c6-bda6-b0a4fcc7f67b","establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BANTUL
SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA

REGIONAL REGULATION OF BANTUL REGENCY
NUMBER 13 OF 2019
ON
PROCEDURES FOR ELECTION, APPOINTMENT AND DISMISSAL OF LURAH

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BANTUL,

\n\n \n \n

Considering:

that the implementation of democracy in the Kalurahan opens space for the community to convey their aspirations to the Kalurahan Government in the implementation of government, development and community affairs;
that the implementation of Kalurahan government needs to be led by a Lurah who is democratically elected through the Lurah election which involves the greatest possible public participation;
that Regional Regulation of Bantul Regency Number 3 of 2015 concerning Procedures for Election, Appointment and Dismissal of Village Lurah as amended several times, most recently by Regional Regulation Number 8 of 2017 concerning the Second Amendment to

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ee0e2170-7047-4185-9b35-96d682680e9c","actionData","errors"]