[{"_1":2,"_130":-5,"_131":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ed66bcf2-7d57-4d89-ac54-e4dfb250b56d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_126":127,"_128":129},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":-5,"_124":125},"title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera","short_title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 1983","number","26","year","1983","published_date","1983-07-11","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","25005e56-1478-479f-a566-310826679c75","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Pemerintah (PP)","short_name","PP","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"cda6b51b-2f73-4d5b-a387-4116c7c7bd3e","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Tarif Biaya Tera","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


1983
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 26, LN. 1983/No. 35, TLN. No. 3257, LL DITJENPP : 7 HLM
Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Tarif Biaya Tera
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juli 1983. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1974 tentang Tarif Uang Tera (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3035)\n\nPeraturan ini mengubah:\n(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 ini ditetapkan untuk menyesuaikan tarif biaya tera yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1974. Penyesuaian ini dilakukan sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal. Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk menetapkan tarif biaya tera yang baru guna memastikan kesesuaian dengan perkembangan dan kebutuhan saat ini. Peraturan ini mengatur tarif biaya untuk berbagai jenis alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya, termasuk biaya untuk pengesahan, pembatalan, dan pengujian alat-alat tersebut. Tarif ditetapkan berdasarkan jenis dan kapasitas alat, serta mencakup biaya tambahan untuk alat yang memiliki sifat atau konstruksi khusus. Selain itu, peraturan ini juga mengatur kewajiban pemilik atau pemakai alat untuk melaporkan alat yang tidak digunakan dan menetapkan bahwa semua biaya yang dikenakan merupakan penerimaan anggaran negara.

","transitional_provisions","1. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1974 tentang Tarif Uang Tera dan semua peraturan perundang-undangan lain yang mengatur pungutan di bidang Metrologi Legal dinyatakan tidak berlaku lagi.","sanctions","1. Bagi pemilik dan/atau pemakai dan/atau pemegang kuasa alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang lalai mengajukan untuk ditera dan/atau ditera ulang alat-alat tersebut dikenakan biaya administrasi yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Menteri.","revokes",[95],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","PP No. 27 Tahun 1974 tentang Tarip Uang Tera","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/67933/pp-no-27-tahun-1974","ef5b7fa7-8bc0-4a90-b4b6-13601c1ad70b","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[111],{"_96":112,"_98":113,"_36":114},"PP No. 16 Tahun 1986 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera","https://peraturan.bpk.go.id/Details/71100/pp-no-16-tahun-1986","cbd70429-1cb8-40fa-8301-9cdd148f3897","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 26 OF 1983
CONCERNING
TARIFF FOR METROLOGY FEE

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that the structure of the metrology fee tariff stipulated by Government Regulation Number 27 of 1974 concerning Metrology Fee Tariff (State Gazette of 1974 Number 34, Supplement to State Gazette Number 3035) is no longer appropriate;
that with the enactment of Law Number 2 of 1981 concerning Legal Metrology, the Government Regulation as referred to in letter a above needs to be reviewed;
that in order to implement Article 16 paragraph (2) of Law Number 2 of 1981 concerning Legal Metrology, it is necessary to stipulate a Government Regulation governing the new metrology fee;

In view of:

Article 5 paragraph (2) of the 1945 Constitution;
Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad of 1925 Number 448) as amended and supplemented most recently by Law Number 9 of 1968

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ed66bcf2-7d57-4d89-ac54-e4dfb250b56d","actionData","errors"]