[{"_1":2,"_130":-5,"_131":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ed5cbe46-fd85-4052-ac3e-68b0d64bf68b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_126":127,"_128":129},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":86,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":-5,"_124":125},"title","Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara","short_title","Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013","number","6","year","2013","published_date","2013-02-28","effective_date","2013-03-04","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","6ddf65bc-d0b6-4d08-b564-a0706b3354d3","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Hukum dan HAM","short_name","Permenkumham","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"7368642c-0e83-465c-97b8-edbf667ea34d","Perlindungan Hak Asasi",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Kementerian Hukum dan HAM","place_of_enactment","Jakarta","theme","Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2013
Peraturan Menteri Hukum dan HAM NO. 6, BN.2013/No.356, peraturan.go.id : 10 Hlm
Peraturan Menteri Hukum dan HAM TENTANG Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Hukum dan HAM ini mulai berlaku pada tanggal 04 Maret 2013. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 ini ditetapkan untuk menjamin tertib kehidupan di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara, serta untuk memastikan pelaksanaan pembinaan narapidana dan pelayanan tahanan. Kepatuhan terhadap tata tertib menjadi indikator dalam menentukan kriteria berkelakuan baik bagi narapidana dan tahanan. Peraturan ini mengatur kewajiban dan larangan bagi narapidana dan tahanan, termasuk kewajiban menjalankan ibadah, mengikuti kegiatan yang diprogramkan, dan menjaga kebersihan. Larangan mencakup memiliki hubungan keuangan dengan sesama narapidana atau petugas, melakukan perbuatan asusila, dan membawa barang terlarang seperti narkotika. Hukuman disiplin dijatuhkan bagi pelanggaran tata tertib, yang dikategorikan dalam tingkat ringan, sedang, dan berat, dengan sanksi mulai dari peringatan hingga penempatan dalam sel pengasingan dan pencabutan hak tertentu.

","transitional_provisions","sanctions","

Pelanggaran tata tertib dapat dikenai hukuman disiplin tingkat ringan, sedang, atau berat.
Hukuman disiplin tingkat ringan meliputi peringatan lisan dan tertulis.
Hukuman disiplin tingkat sedang meliputi penempatan dalam sel pengasingan hingga 6 hari dan penundaan hak tertentu.
Hukuman disiplin tingkat berat meliputi penempatan dalam sel pengasingan hingga 18 hari dan pencabutan hak remisi dan lainnya.

","revokes",[],"revoked_by",[97],{"_98":99,"_100":101,"_36":102},"text","Permenkumham No. 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban pada Satuan Kerja Pemasyarakatan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/285153/permenkumham-no-8-tahun-2024","e0046eff-af7d-43f6-a6bc-70d4274baaf6","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[111],{"_98":112,"_100":113,"_36":114},"Permenkumham No. 29 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara","https://peraturan.bpk.go.id/Details/133215/permenkumham-no-29-tahun-2017","2e84990b-bd0a-44b2-b0f4-d44a56e74994","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA

No.356, 2013

MINISTRY OF LAW AND HUMAN RIGHTS
REPUBLIC OF INDONESIA. Penitentiary. State Detention
Center. Rules of Procedure.

REGULATION OF THE MINISTER OF LAW AND HUMAN RIGHTS
REPUBLIC OF INDONESIA

NUMBER 6 OF 2013

RULES OF PROCEDURE FOR PENITENTIARIES
AND STATE DETENTION CENTERS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

\n","pdf_url","/proxy/pdf?id=ed5cbe46-fd85-4052-ac3e-68b0d64bf68b","actionData","errors"]