[{"_1":2,"_126":-5,"_127":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ed0eec5d-2d81-479d-96d1-e86dcd216491","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_122":123,"_124":125},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":-5,"_120":121},"title","Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.02/2020 Tahun 2020 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2020","short_title","Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 39/PMK.02/2020","number","39/PMK.02/2020","year","2020","published_date","2020-04-20","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","5f387f21-3aa6-45f8-9d3a-4d744ce19d10","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Menteri Keuangan","short_name","PMK","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"cc7f7bbd-f25f-486a-82f2-b1acb0a84310","Anggaran Belanja Negara","tags",[],"location","Kementerian Keuangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2020","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

TATA CARA - REVISI ANGGARAN - TAHUN ANGGARAN 2020 - COVID-19
2020
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. 39/PMK.02/2020, BN. 2020/NO. 383, JDIH.KEMENKEU.GO.ID : 43 HLM
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) TENTANG Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:	\n \n Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010, Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018, Pasal 31 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017, dan Pasal 6 dan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2020. \n Dasar Hukum Peraturan ini adalah: \r\nPasal 17 ayat (3) UUD 1945, UU 20 Tahun 2019 (LN Tahun 2019 No.198, TLN No.6410), Perpu 1 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.87, TLN No.6485), PP 90 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No.152, TLN No.5178), PP 45 Tahun 2013 (LN tahun 2013 No.103, TLN No.5423) sebagaimana telah diubah dengan PP 50 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No.229, TLN No.6267), PP 17 Tahun 2017 (LN Tahun 2017 No.105, TLN No.6056), Perpres RI 54 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.94).\r\n \n Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: \r\nRevisi Anggaran terdiri atas Revisi Anggaran dalam hal Pagu Anggaran berubah, Revisi Anggaran dalam hal Pagu Anggaran tetap, dan revisi administrasi. Revisi Anggaran juga berlaku dalam hal terdapat perubahan atas Undang-Undang mengenai APBN Tahun Anggaran 2020 dan/atau perubahan atas Kebijakan Prioritas Pemerintah Yang Telah Ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai APBN Tahun Anggaran 2020 dan/atau Undang-Undang mengenai perubahan atas Undang-Undang mengenai APBN Tahun Anggaran 2020, termasuk kebijakan pemotongan, penghematan anggaran, dan/atau self blocking. Revisi Anggaran diproses oleh Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan/atau KPA. \r\nDalam hal terdapat direktif Presiden/Wakil Presiden, dan/atau prioritas Kementerian/Lembaga yang bersifat urgen dan mendesak untuk dilaksanakan sehingga menyebabkan perlu dilakukannya Revisi Anggaran, yang mekanismenya belum diatur dan/atau melewati batas waktu, usulan Revisi Anggaran dapat diproses setelah mendapat Persetujuan Menteri Keuangan.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 2020. \n Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/ PMK.02/ 2019 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2020 (BN Tahun 2019 No. 1710), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n - \n 43 HLM. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2019 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1710). Peraturan ini mengubah: (-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.02/2020 ini ditetapkan untuk mengatur tata cara revisi anggaran tahun anggaran 2020. Latar belakang peraturan ini adalah untuk menyesuaikan dengan berbagai peraturan pemerintah dan peraturan presiden terkait penyusunan dan pelaksanaan anggaran, serta untuk merespons kebutuhan penanganan pandemi COVID-19. Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk memastikan bahwa revisi anggaran dapat dilakukan secara efektif dan efisien, dengan memperhatikan perubahan kebijakan prioritas pemerintah dan kondisi ekonomi nasional. Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup pembagian kewenangan antara Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan Kuasa Pengguna Anggaran dalam memproses revisi anggaran. Peraturan ini juga mengatur tentang jenis-jenis revisi anggaran, termasuk revisi yang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, serta mekanisme revisi anggaran terkait penanganan pandemi COVID-19. Selain itu, peraturan ini menetapkan batas waktu penerimaan usulan revisi anggaran dan penyampaian pengesahan revisi anggaran.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[91],{"_92":93,"_94":95,"_36":96},"text","PMK No. 210/PMK.02/2019 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2020","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/136998/pmk-no-210pmk022019","516e801c-b83e-4816-893f-a19b3e708f7e","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[107],{"_92":108,"_94":109,"_36":110},"PMK No. 117/PMK.02/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2020","https://peraturan.bpk.go.id/Details/144736/pmk-no-117pmk022020","6a0a5ab3-4e74-4aa1-8d7a-00377e9be1d5","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

THE MINISTER OF FINANCE
REPUBLIC OF INDONESIA

SALINAN

REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 39/PMK.02/2020
ON
PROCEDURES FOR BUDGET REVISION FOR THE 2020 FISCAL YEAR

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering / Whereas:

that to implement the provisions of Article 15 paragraph (5) of Government Regulation Number 90 of 2010 on the Preparation of Work Plans and Budgets of State Ministries/Agencies, Article 39 of Government Regulation Number 45 of 2013 on Procedures for Implementing the State Revenue and Expenditure Budget as amended by Government Regulation Number 50 of 2018 on Amendments to Government Regulation Number 45 of 2013 on Procedures for Implementing the State Revenue and Expenditure Budget, Article 31 paragraph (3) of Government Regulation Number 17 of 2017 on the Synchronization of National Development Planning and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ed0eec5d-2d81-479d-96d1-e86dcd216491","actionData","errors"]