[{"_1":2,"_131":-5,"_132":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","eb7e166e-5b17-4474-a228-8025c5cd6018","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_127":128,"_129":130},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":123,"_124":-5,"_125":126},"title","Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.010/2015 Tahun 2015 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang Modal dalam Rangka Pembangunan atau Pengembangan Industri Pembangkitan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum","short_title","Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 66/PMK.010/2015","number","66/PMK.010/2015","year","2015","published_date","2015-03-27","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","5f387f21-3aa6-45f8-9d3a-4d744ce19d10","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Menteri Keuangan","short_name","PMK","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"6eed5ed3-359c-4453-a0bd-cc3a5bab34a2","Kepabeanan & Perdagangan Internasional","tags",[],"location","Kementerian Keuangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang Modal dalam Rangka Pembangunan atau Pengembangan Industri Pembangkitan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2015
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. 66/PMK.010/2015, BN.2015/NO.464, https:jdih.kemenkeu.go.id : 11 Hlm
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) TENTANG Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang Modal dalam Rangka Pembangunan atau Pengembangan Industri Pembangkitan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2015. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.011/2008 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Modal Dalam Rangka Pembangunan Dan Pengembangan Industri Pembangkit Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum yang telah beberapa kali diubah dengan: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.011/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.011/2008 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Modal Dalam Rangka Pembangunan Dan Pengembangan Industri Pembangkit Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum; dan 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.011/2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.011/2008 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Modal Dalam Rangka Pembangunan Dan Pengembangan Industri Pembangkit Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan ini bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang keuangan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal, dengan memberikan pembebasan bea masuk atas impor barang modal yang digunakan dalam pembangunan atau pengembangan industri pembangkitan tenaga listrik untuk kepentingan umum. Kebijakan ini mengatur bahwa pembebasan bea masuk diberikan kepada badan usaha yang memenuhi kriteria tertentu, seperti PT. PLN (Persero) dan pemegang IUPTL yang memiliki perjanjian jual beli tenaga listrik dengan PT. PLN (Persero). Pembebasan ini berlaku untuk barang modal yang belum diproduksi di dalam negeri, atau yang sudah diproduksi namun tidak memenuhi spesifikasi atau jumlah yang dibutuhkan. Badan usaha yang ingin mendapatkan fasilitas ini harus mengajukan permohonan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan melampirkan dokumen-dokumen pendukung yang ditentukan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","

Pelanggaran terhadap ketentuan pemindahtanganan barang modal dapat dikenai sanksi administrasi berupa denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

","revokes",[92,98,102],{"_93":94,"_95":96,"_36":97},"text","PMK No. 154/PMK.011/2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.011/2008 Tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Modal Dalam Rangka Pembangunan Dan Pengembangan Industri Pembangkit Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/126992/pmk-no-154pmk0112012","456e70f2-3985-4ea8-b03c-16f25713ddc6",{"_93":99,"_95":100,"_36":101},"PMK No. 128/PMK.011/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.011/2008 Tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Modal Dalam Rangka Pembangunan Dan Pengembangan Industri Pembangkit Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum","https://peraturan.bpk.go.id/Details/127693/pmk-no-128pmk0112009","9342436d-0990-42e7-8e88-b83af7447fcd",{"_93":103,"_95":104,"_36":105},"PMK No. 154/PMK.011/2008 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang Modal dalam Rangka Pembangunan dan Pengembangan Industri Pembangkit Listrik untuk Kepentingan Umum","https://peraturan.bpk.go.id/Details/146741/pmk-no-154pmk0112008","3aa1bb38-b0df-4d57-acfa-46ab43869817","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MINISTER OF FINANCE
REPUBLIC OF INDONESIA

COPY

REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 66 /PMK.010/2015
CONCERNING
EXEMPTION OF IMPORT DUTY ON THE IMPORT OF CAPITAL GOODS IN THE FRAMEWORK OF
DEVELOPMENT OR EXPANSION OF ELECTRICITY GENERATION INDUSTRY
FOR PUBLIC INTEREST

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that the provisions regarding the Exemption of Import Duty on
Import of Capital Goods in the Context of Development and
Expansion of Electricity Generation Industry for
Public Interest has been regulated in the Regulation of the Minister
of Finance Number 154/PMK.011/2008 concerning Exemption
of Import Duty on Import of Capital Goods in the Context of
Development and Expansion of Electricity Generation Industry
For Public Interest as
has been amended several times, most recently by the Regulation of the
Minister of Finance Number

","pdf_url","/proxy/pdf?id=eb7e166e-5b17-4474-a228-8025c5cd6018","actionData","errors"]