[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ea4e20ec-e5a8-4b1d-a8d6-5d0074f8a465","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 22 Tahun 2011 tentang RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Selayar Nomor 22 Tahun 2011","number","22","year","2011","published_date","2011-12-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar","place_of_enactment","Benteng","theme","RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pajak dan retribusi daerah
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 22, LD.2011/NO.22
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
ABSTRAK:	\n \n Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 141 huruf a, huruf c,\r\nhuruf d, dan huruf e Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009\r\ntentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu membentuk\r\nPeraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu; \n 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1926 tentang Izin Gangguan\r\n(Hinder Ordinantie) yang telah diubah dan disempurnakan terakhir\r\ndengan Staatsblad Nomor 450 Tahun 1940;\r\n2. Undang–Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan\r\nDaerah–Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 1822);\r\n3. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 3209);\r\n4. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);\r\n5. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keungan Negara\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);\r\n6. Undang–Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433)\r\nsebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45\r\nTahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31\r\nTahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 5073);\r\n7. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan\r\nDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor\r\n125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)\r\nsebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas\r\nUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan\r\nDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor\r\n59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);\r\n8. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan\r\nKeuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);\r\n9. Undang–Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);\r\n10. Undang–Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem\r\nPenyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);\r\n11. Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);\r\n12. Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan\r\nAngkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009\r\nNomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 5025);\r\n13. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan\r\nRetribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 5049);\r\n14. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan\r\nPeraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 5234);\r\n15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha\r\nIndustri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor\r\n25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);\r\n16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha\r\nPerikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002\r\nNomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 4230);\r\n17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan\r\nKeuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 4578);\r\n18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian\r\nUrusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah\r\nProvinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);\r\n19. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan\r\nNama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar\r\nProvinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 4889);\r\n20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara\r\nPemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah\r\ndan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 5161);\r\n21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang Izin\r\nMendirikan Bangunan dan Izin Gangguan Bagi Perusahaan\r\nIndustri;\r\n22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2005\r\ntentang Garis Sempadan Jalan (Lembaran Daerah Provinsi\r\nSulawesi Selatan Tahun 2005 Nomor 3);\r\n23. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 21 Tahun 2006\r\ntentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah\r\nKabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun\r\n2006 Nomor 21);\r\n 24. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 2 Tahun 2008 tentang\r\nUrusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan\r\nDaerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar\r\nTahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah\r\nKabupaten Selayar Nomor 1);\r\n25. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 03 Tahun 2008\r\ntentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja\r\nPerangkat Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah\r\nKabupaten Selayar Tahun 2008 Nomor 03) sebagaimana telah\r\ndiubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar\r\nNomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah\r\nKabupaten Selayar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan,\r\nSusunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten\r\nSelayar (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun\r\n2010 Nomor 10);\r\n26. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun\r\n2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah\r\n(Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2009\r\nNomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan\r\nSelayar Nomor 1); \n 1) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal\r\n2 ayat (1) adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.\r\n(2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan\r\npeninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunan agar tetap\r\nsesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap\r\nmemperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan\r\n(KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan\r\nbangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat\r\nkeselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.\r\n(3) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah\r\npemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daera \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2011. \n a. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 18 Tahun 2002 tentang Retribusi\r\nIzin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2002 Nomor 30);\r\nb. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Retribusi\r\nIzin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2008\r\nNomor 11);\r\nc. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 9 Tahun 2009 tentang\r\nRetribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar\r\nTahun 2009 Nomor 9);\r\nd. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 18 Tahun 2009 tentang\r\nRetribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan\r\nSelayar Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten\r\nKepulauan Selayar Nomor 12); \n Peraturan Bupati \n 40 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 18 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2002 Nomor 30);\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2008 Nomor 11);\n3. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 9 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2009 Nomor 9);\n4. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 18 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 12);","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kabupaten Kepulauan Selayar. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 141 huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memberikan dasar hukum bagi pemungutan retribusi perizinan tertentu di daerah.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

\n\n

Nama-nama retribusi yang dipungut, yaitu Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Gangguan, Retribusi Izin Trayek, dan Retribusi Izin Usaha Perikanan.
Objek retribusi untuk masing-masing jenis retribusi.
Subjek dan Wajib Retribusi untuk masing-masing jenis retribusi.
Golongan retribusi sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.
Cara mengukur tingkat penggunaan jasa untuk masing-masing retribusi.
Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi.
Struktur dan besarnya tarif retribusi untuk masing-masing jenis retribusi.
Wilayah pemungutan retribusi.
Peninjauan tarif retribusi.
Masa dan saat terutangnya retribusi.
Penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran.
Sanksi administratif.
Penagihan.
Pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
Keberatan.
Pengembalian kelebihan pembayaran.
Penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa.
Pemeriksaan.
Insentif pemungutan.
Ketentuan khusus mengenai perizinan, masa berlaku izin, dan pencabutan izin.
Penyidikan.
Ketentuan pidana.

\n\n

Peraturan ini mengatur hak dan kewajiban subjek hukum terkait perizinan, termasuk kewajiban pembayaran retribusi, persyaratan perizinan, dan sanksi atas pelanggaran ketentuan.

","transitional_provisions","1. Izin yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku, sampai dengan berakhirnya masa berlaku izin tersebut.\n2. Izin yang dikeluarkan setelah Peraturan Daerah ini, wajib menyesuaikan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.\n3. Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah tentang Retribusi mengenai jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.","sanctions","1. Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.\n2. Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).\n3. Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 55 ayat (1) dan Pasal 58 ayat (2) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF KEPULAUAN SELAYAR REGENCY

REGIONAL REGULATION
OF KEPULAUAN SELAYAR REGENCY
NUMBER 22 YEAR 2011
CONCERNING
CERTAIN PERMIT FEES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF KEPULAUAN SELAYAR,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that to implement the provisions of Article 141 letters a, c, d, and e of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retributions, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning Certain Permit Fees; \n \n
In View of:	\n \n Law Number 22 of 1926 concerning Disturbance Permits (Hinder Ordinantie) which has been amended and perfected most recently by Staatsblad Number 450 of 1940; \n Law Number 29 of 1959 concerning the Establishment of Level II Regions in Sulawesi (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1959 Number 74, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 1822); \n La

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ea4e20ec-e5a8-4b1d-a8d6-5d0074f8a465","actionData","errors"]