[{"_1":2,"_127":-5,"_128":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e8973443-efb3-444a-b25a-f17c42d0218b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_123":124,"_125":126},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":-5,"_121":122},"title","Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien","short_title","Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018","number","4","year","2018","published_date","2018-02-12","effective_date","2018-03-28","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","f56450e8-0878-4624-b859-3ca52b69d8e6","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Kesehatan","short_name","Permenkes","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"10e70ff8-158d-4e9e-849e-554938c706d9","Pelayanan Kesehatan",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"ba8e8363-834f-45d3-85f2-9308c4bc5c62","Hak & Perlindungan Konsumen","tags",[],"location","Kementerian Kesehatan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2018
Peraturan Menteri Kesehatan NO. 4, BN.2018/NO.416, kemkes.go.id : 35 hlm.
Peraturan Menteri Kesehatan TENTANG Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal 28 Maret 2018. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2014 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1609)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Menteri Kesehatan ini mengatur tentang kewajiban rumah sakit dan kewajiban pasien. Latar belakang peraturan ini adalah bahwa peraturan sebelumnya (Permenkes Nomor 69 Tahun 2014) sudah tidak sesuai dengan kebutuhan rumah sakit dan masyarakat, serta untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memberikan kepastian hukum terkait tindakan yang dilakukan oleh rumah sakit dan dampaknya terhadap pasien, petugas rumah sakit, dan masyarakat.\n\nKewajiban rumah sakit meliputi pemberian informasi yang benar, pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu, pelayanan gawat darurat, peran aktif dalam pelayanan kesehatan pada bencana, penyediaan sarana dan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu, pelaksanaan fungsi sosial, pembuatan dan penjagaan standar mutu pelayanan, penyelenggaraan rekam medis, penyediaan sarana dan prasarana umum yang layak, pelaksanaan sistem rujukan, penolakan keinginan pasien yang bertentangan dengan standar profesi dan etika, pemberian informasi mengenai hak dan kewajiban pasien, penghormatan dan perlindungan hak pasien, pelaksanaan etika rumah sakit, pencegahan kecelakaan dan penanggulangan bencana, pelaksanaan program pemerintah di bidang kesehatan, pembuatan daftar tenaga medis, penyusunan peraturan internal rumah sakit, perlindungan dan bantuan hukum bagi petugas rumah sakit, dan pemberlakuan kawasan tanpa rokok.\n\nKewajiban pasien meliputi mematuhi peraturan rumah sakit, menggunakan fasilitas rumah sakit secara bertanggung jawab, menghormati hak pasien lain dan petugas rumah sakit, memberikan informasi yang jujur dan akurat tentang masalah kesehatannya, memberikan informasi mengenai kemampuan finansial dan jaminan kesehatan, mematuhi rencana terapi yang direkomendasikan, menerima konsekuensi atas penolakan rencana terapi, dan memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 25 dapat dikenakan sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara sebagian kegiatan, denda, dan pencabutan izin operasional.","revokes",[96],{"_97":98,"_99":100,"_36":101},"text","Permenkes No. 69 Tahun 2014 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/129905/permenkes-no-69-tahun-2014","402e2cda-d603-4f5c-aaad-3bb331dd7bb1","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF HEALTH OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 4 OF 2018
ON
OBLIGATIONS OF HOSPITALS AND OBLIGATIONS OF PATIENTS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF HEALTH OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that actions taken by Hospitals as healthcare provider institutions with complex characteristics and organizations have legal impacts on Patients who receive healthcare, officers who work in Hospitals, and the surrounding community;
that Regulation of the Minister of Health Number 69 of 2014 on Obligations of Hospitals and Obligations of Patients is no longer in accordance with the needs of Hospitals and the community;
that based on the considerations as intended in letters a and b and to implement the provisions of Article 29 paragraph (3) and Article 31 paragraph (2) of Law Number 44 of 2009 on Hospitals, it is necessary to stipulate a Regulation of the Minister of Health on

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e8973443-efb3-444a-b25a-f17c42d0218b","actionData","errors"]