[{"_1":2,"_127":-5,"_128":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e87db01c-69c7-4700-8b20-efb4724f753d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_123":124,"_125":126},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_98":99,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":-5,"_121":122},"title","Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.31/MEN/2012 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Bidang Kelautan Dan Perikanan","short_title","Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.31/MEN/2012 Tahun 2012","number","PER.31/MEN/2012","year","2012","published_date","2012-12-27","effective_date","2013-01-23","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","8a973c4c-9508-4afc-b855-d7928253bb5b","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan","short_name","Permen KKP","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"f7d00c88-aeca-47ba-bc79-76c2001c54db","Kelautan & Perikanan","tags",[],"location","Kementerian Kelautan dan Perikanan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pedoman Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Bidang Kelautan Dan Perikanan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2012
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan NO. PER.31/MEN/2012, BN.2013 No. 147, jdih.kkp.go.id
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan TENTANG Pedoman Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Bidang Kelautan Dan Perikanan
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan ini mulai berlaku pada tanggal 23 Januari 2013. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.52/MEN/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Bidang Kelautan dan Perikanan.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri ini mengatur pedoman pelaksanaan program dan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan bidang kelautan dan perikanan. Latar belakangnya adalah untuk mengoptimalkan pencapaian sasaran lingkup urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan yang dilimpahkan kepada Gubernur atau ditugaskan kepada pemerintah provinsi/kabupaten/kota.

Tujuan dari pedoman ini adalah untuk:

Memberikan pedoman untuk tertib administrasi pelaksanaan program dan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
Mempercepat pencapaian sasaran kinerja utama pembangunan kelautan dan perikanan yang akuntabel.
Memberikan pedoman dalam pelimpahan dan/atau penugasan sebagian urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan kepada Gubernur dan/atau provinsi dan/atau kabupaten/kota.

Ketentuan substansial mencakup:

Arah kebijakan pelaksanaan program dan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan untuk mengakselerasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian.
Kegiatan dekonsentrasi diarahkan untuk mendanai kegiatan non-fisik yang merupakan urusan Kementerian yang dilimpahkan kepada Gubernur.
Kegiatan tugas pembantuan diarahkan untuk mendanai kegiatan fisik yang merupakan urusan Kementerian yang ditugaskan kepada provinsi dan/atau kabupaten/kota.
Perencanaan program dan kegiatan dilakukan melalui tahapan sinkronisasi Kementerian dengan Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional, Kementerian Keuangan, pemerintah daerah, dan Komisi IV DPR RI.
Pelaksanaan program dan kegiatan harus diselesaikan pada akhir tahun anggaran dan dapat dimanfaatkan sesuai indikator kinerja.
Menteri melakukan pembinaan pelaksanaan program dan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi pada setiap unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian.
SKPD wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan penggunaan dana dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan setiap bulan kepada Gubernur, Bupati/Walikota, dan Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Kepala Badan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[92],{"_93":94,"_95":96,"_36":97},"text","Permen KKP No. PER.52/MEN/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Bidang Kelautan dan Perikanan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/158139/permen-kkp-no-per52men2011-tahun-2011","cbaa3def-9dc4-4a33-87a0-fb8928276764","revoked_by",[100],{"_93":101,"_95":102,"_36":103},"Permen KKP No. 6/PERMEN-KP/2015 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Bidang Kelautan Dan Perikanan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/158424/permen-kkp-no-6permen-kp2015-tahun-2015","1eb0e671-572f-4369-a42f-f0852e5d3b62","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION
OF THE MINISTER OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER PER.31/MEN/2012
ON
GUIDELINES FOR THE IMPLEMENTATION OF DECONCENTRATION PROGRAMS AND ACTIVITIES
AND ASSISTANCE TASKS IN THE MARINE AFFAIRS AND FISHERIES SECTOR

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that in order to optimize the achievement of targets within the scope of some of the governmental affairs in the marine affairs and fisheries sector that will be delegated to the Governor as a representative of the government or assigned to the provincial government or regency/municipal government, it is necessary to prepare guidelines for the implementation of deconcentration programs and activities and assistance tasks in the marine affairs and fisheries sector;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e87db01c-69c7-4700-8b20-efb4724f753d","actionData","errors"]