[{"_1":2,"_129":-5,"_130":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e7dde2ae-bc2f-4ac5-b678-165ef8ccd6c0","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_125":126,"_127":128},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":90,"_92":93,"_100":101,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":-5,"_123":124},"title","Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.02/2009 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Pos","short_title","Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 98/PMK.02/2009","number","98/PMK.02/2009","year","2009","published_date","2009-05-15","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","5f387f21-3aa6-45f8-9d3a-4d744ce19d10","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Menteri Keuangan","short_name","PMK","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"041eca3c-ffe8-421a-bb5a-29e86f37c4b1","Subsidi & Kewajiban Pelayanan",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"cda6b51b-2f73-4d5b-a387-4116c7c7bd3e","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Kementerian Keuangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Pos","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2009
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. 98/PMK.02/2009, BN 2009/ NO 107; https://jdih.kemenkeu.go.id/ : 7 HLM
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) TENTANG Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Pos
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2009. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.02/2008 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Pos.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur tentang tata cara penyediaan, pencairan, dan pertanggungjawaban dana penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum (KPU) Pos. Latar belakangnya adalah adanya alokasi subsidi/bantuan dalam APBN untuk KPU Pos yang ditetapkan oleh Pemerintah, sehingga diperlukan pengaturan mengenai tata cara pengelolaan dana tersebut.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Penetapan dana KPU Pos dalam APBN dan pemberitahuan oleh Direktur Jenderal Anggaran kepada Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi.
Pengajuan permintaan penerbitan Satuan Anggaran Per Satuan Kerja (SAPSK) oleh Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi kepada Direktur Jenderal Anggaran.
Penerbitan SP-SAPSK oleh Direktur Jenderal Anggaran dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) oleh Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi.
Pembuatan Perjanjian Kerja antara Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi dengan PT Pos Indonesia (Persero) yang memuat hak dan kewajiban para pihak, nilai kontrak, dan persyaratan teknis.
Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penerbit SPM, dan Bendahara Pengeluaran oleh Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi.
Pengajuan permintaan pencairan dana oleh Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi setelah verifikasi terhadap penyelenggaraan KPU Pos.
Penerbitan SPM oleh Pejabat Penerbit SPM dan SP2D oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.
Penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan dana oleh PT Pos Indonesia (Persero) kepada Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi dan selanjutnya kepada Menteri Keuangan.
Penyelenggaraan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan oleh Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi.
Tanggung jawab PT Pos Indonesia (Persero) atas pelaksanaan dan penggunaan dana KPU Pos, serta tanggung jawab Kuasa Pengguna Anggaran atas penyelenggaraan KPU Pos.
Audit terhadap penggunaan dana oleh instansi yang berwenang.
Penempatan dana KPU Pos yang belum dapat dibayarkan pada Rekening Cadangan Subsidi/PSO.

Peraturan ini berlaku sepanjang dana penyelenggaraan KPU Pos masih dianggarkan dalam APBN.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","PMK No. 121/PMK.02/2008 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Pos","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/177426/pmk-no-121pmk022008","15dd3e8f-6482-49c0-8551-7c6db0f41d90","revoked_by",[102],{"_95":103,"_97":104,"_36":105},"PMK No. 155/PMK.02/2010 tentang Tata Cara Penyediaan Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Pos","https://peraturan.bpk.go.id/Details/120017/pmk-no-155pmk022010","6df49c74-3de0-4d7e-9cbf-2395639a2e1d","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MINISTER OF FINANCE
REPUBLIC OF INDONESIA

SALINAN

REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE
NUMBER 98/PMK.02/2009
ON
PROCEDURES FOR PROVISION, DISBURSEMENT, AND ACCOUNTABILITY
OF PUBLIC SERVICE OBLIGATION FUNDS FOR POSTAL SERVICES

MINISTER OF FINANCE,
\n \n \n

Considering:

that in the context of implementing the public service obligation established by the Government, subsidies/assistance have been budgeted in the State Revenue and Expenditure Budget for postal public services;
that in order to use the public service obligation implementation funds, it is deemed necessary to stipulate the procedures for providing, disbursing, and accounting for said funds in a Regulation of the Minister of Finance;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regulation of the Minister of Finance regarding the Procedures for providing, disbursing and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e7dde2ae-bc2f-4ac5-b678-165ef8ccd6c0","actionData","errors"]