[{"_1":2,"_131":-5,"_132":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e2a0389d-be5f-43b7-96ac-b792e55ea509","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_127":128,"_129":130},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":123,"_124":-5,"_125":126},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Barat No. 8 Tahun 2016","number","8","year","2016","published_date","2016-09-28","effective_date","2016-12-13","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"83cf7aa3-07dc-4292-9807-b06fe839e651","Pembentukan Lembaga Negara","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat","place_of_enactment","Pontianak","theme","Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2016/NO.8, TLD No.8, LL PROV KALBAR: 26 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah, perlu menetapkan peraturan daerah tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah provinsi Kalimantan Barat;\r\n\r\n \n Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No 25 Tahun 1956, UU No.23 Tahun 2014, PP No.18 Tahun 2016; \n Dalam Perda ini diatur tentang Ketentuan Umum; Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah; Pembentukan UPT; Pembentukan Cabang Dinas; Staf Ahli; Kepegawaian; Tata Kerja dan Pelaporan; Pembiayaan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2016. \n Peraturan Daerah ini memiliki 9 halaman penjelasan. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 10) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini membentuk Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dengan susunan yang meliputi Sekretariat Daerah (Tipe A), Sekretariat DPRD (Tipe B), Inspektorat (Tipe A), Dinas Daerah, dan Badan Daerah. Dinas Daerah terdiri dari berbagai bidang seperti Pendidikan dan Kebudayaan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, Perpustakaan dan Kearsipan, Kelautan dan Perikanan, Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan, Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Perindustrian dan Perdagangan, serta Satuan Polisi Pamong Praja. Badan Daerah meliputi Perencanaan Pembangunan Daerah, Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, Kepegawaian Daerah, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Penghubung, dan Penanggulangan Bencana Daerah.

\n\n

Pembentukan perangkat daerah ini memperhatikan asas urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah, efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, dan fleksibilitas. Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. Selain itu, dapat dibentuk cabang dinas di Kabupaten/Kota untuk Dinas Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kelautan dan perikanan, kehutanan, serta energi dan sumber daya mineral.

\n\n

Gubernur dapat dibantu oleh staf ahli, dan dalam melaksanakan tugasnya, kepala perangkat daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi. Biaya pelaksanaan tugas urusan pemerintahan provinsi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

","transitional_provisions","1. Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan yang melaksanakan urusan pemerintahan umum diundangkan.\n2. Anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.\n3. Kelembagaan Rumah Sakit Daerah masih tetap menggunakan struktur organisasi yang ada saat ini sampai ditetapkannya peraturan perundang-undangan tentang kelembagaan Rumah Sakit Daerah, dan penyesuaian pengisian jabatan Direktur Rumah Sakit Daerah sebagai jabatan fungsional dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun.\n4. Anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pelayanan kesehatan berbentuk Rumah Sakit Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.\n5. Pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.\n6. Pengisian kepala perangkat daerah dan kepala unit kerja pada perangkat daerah dilakukan dengan mengukuhkan pejabat yang sudah memegang jabatan setingkat dengan jabatan yang akan diisi dengan ketentuan memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi jabatan.\n7. UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkannya Peraturan Gubemur tentang Pembentukan UPT yang baru.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[106,112],{"_107":108,"_109":110,"_36":111},"text","PERDA Prov. Kalimantan Barat No. 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/168590/perda-prov-kalimantan-barat-no-5-tahun-2021","52c828c8-28a1-4b4b-9846-edd31b33933a",{"_107":113,"_109":114,"_36":115},"PERDA Prov. Kalimantan Barat No. 11 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT","https://peraturan.bpk.go.id/Details/131786/perda-prov-kalimantan-barat-no-11-tahun-2019","7a7165e4-e1f4-4f12-b5af-35832296012a","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
WEST KALIMANTAN PROVINCE
NUMBER 8 OF 2016
NUMBER 8 OF 2016
CONCERNING
ESTABLISHMENT AND COMPOSITION OF REGIONAL APPARATUS
WEST KALIMANTAN PROVINCE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF WEST KALIMANTAN

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that to implement the provisions of Article 3 paragraph (1) of Government Regulation Number 18 of 2016 concerning Regional Apparatus, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning the Establishment and Composition of the Regional Apparatus of West Kalimantan Province; \n \n
In view of:	\n \n Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; \n Law Number 25 of 1956 concerning the Establishment of Autonomous Regions of West Kalimantan, South Kalimantan and East Kalimantan Provinces (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1956 Number 65, Supplement to the State Gazette of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e2a0389d-be5f-43b7-96ac-b792e55ea509","actionData","errors"]