[{"_1":2,"_125":-5,"_126":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e1a779ba-0347-45cb-85ec-98d1a72b3cb0","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_121":122,"_123":124},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":82,"_88":89,"_90":91,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":-5,"_119":120},"title","Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 30 Tahun 1977 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota Tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Pakyat dari Golongan Karya ABRI dan Golongan Karya Bukan ABRI","short_title","Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 30 Tahun 1977","number","30","year","1977","published_date","1977-05-05","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","9b39fddb-ef27-4bb8-818e-76af78c5aa14","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Keputusan Presiden (Keppres)","short_name","Keppres","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"e92e83d5-daaa-47f5-a181-544e66207d3c","Politik & Pemilihan Umum","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Tata Cara Pengangkatan Anggota Tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Pakyat dari Golongan Karya ABRI dan Golongan Karya Bukan ABRI","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


1977
Keputusan Presiden (KEPPRES) NO. 30, LLSETKAB : 10 HLM
Keputusan Presiden (KEPPRES) TENTANG Tata Cara Pengangkatan Anggota Tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Pakyat dari Golongan Karya ABRI dan Golongan Karya Bukan ABRI
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Mei 1977. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Latar Belakang dan Tujuan: Keputusan Presiden ini dikeluarkan untuk mengatur tatacara pengangkatan anggota tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Golongan Karya ABRI dan Golongan Karya bukan ABRI. Tujuannya adalah untuk memastikan representasi yang tepat dari Golongan Karya, termasuk perwakilan dari Daerah Tingkat I Timor Timur yang belum dapat berpartisipasi dalam Pemilihan Umum 1977.

Ketentuan Substansial: Pengangkatan anggota tambahan MPR dan DPR dari Golongan Karya ABRI dilakukan oleh Presiden berdasarkan usulan Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata. Sementara itu, pengangkatan dari Golongan Karya bukan ABRI dilakukan oleh Presiden atas prakarsanya sendiri. Jumlah anggota tambahan MPR dari Golongan Karya ABRI adalah 155 orang, dan dari Golongan Karya bukan ABRI adalah 52 orang, termasuk 4 orang dari Daerah Tingkat I Timor Timur. Jumlah anggota DPR dari Golongan Karya ABRI adalah 75 orang, dan dari Golongan Karya bukan ABRI adalah 25 orang, termasuk 4 orang dari Daerah Tingkat I Timor Timur. Proses pengangkatan melibatkan penelitian syarat-syarat dan ketentuan keanggotaan oleh Panitia Peneliti Pusat.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[92],{"_93":94,"_95":96,"_36":97},"text","KEPPRES No. 56 Tahun 1986 tentang Tatacara Pengajuan Calon Anggota Tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat Utusan Golongan Karya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Dan Utusan Golongan-Golongan Serta Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Golongan Karya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/64804/keppres-no-56-tahun-1986","cc6110b3-4bf0-405b-80a8-5aea6b6e51c9","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[106],{"_93":107,"_95":108,"_36":109},"KEPPRES No. 11 Tahun 1982 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1977 Tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota Tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Golongan Karya, ABRI Dan Golongan Karya Bukan ABRI","https://peraturan.bpk.go.id/Details/65650/keppres-no-11-tahun-1982","e0654322-5d17-4c9e-aad2-15e240c0cfe1","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 30 OF 1977
on
PROCEDURES FOR APPOINTING ADDITIONAL MEMBERS OF THE ASSEMBLY
DELIBERATION
PEOPLE AND MEMBERS OF THE HOUSE OF REPRESENTATIVES FROM THE GROUP
WORK
ABRI AND NON-ABRI FUNCTIONAL GROUP

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that Candidates for Additional Members of the MPR and Members of the DPR from the ABRI Functional Group are appointed by THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA on the proposal of the Minister of Defense and Security/Commander of the Armed Forces.
that the appointment of Additional Members of the MPR and Members of the DPR from the Non-ABRI Functional Group is carried out by THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA on his own initiative, taking into account the development of the situation of the Election participant Organizations and other Organizations.
buhwa with

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e1a779ba-0347-45cb-85ec-98d1a72b3cb0","actionData","errors"]