[{"_1":2,"_131":-5,"_132":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e04a1177-d772-464e-aa21-b361c101fc95","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_127":128,"_129":130},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":123,"_124":-5,"_125":126},"title","Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia","short_title","Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2026","number","5","year","2026","published_date","2026-06-17","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"838bc8ef-b164-4834-91fe-d481f32be6d2","Kepolisian & Ketertiban","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Kepolisian Negara Republik Indonesia - perubahan
2026
Undang-undang (UU) NO. 5, LN 2026 (63), TLN (7181) : 16 hlm.; jdih.setneg.go.id
Undang-undang (UU) TENTANG Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
ABSTRAK:	\n \n Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memerlukan penyesuaian pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, agar sejalan dengan pemenuhan kebutuhan hukum masyarakat, dan perkembangan paradigma penegakan hukum, serta perkembangan peraturan perundang-undangan terkini, sehingga perlu diubah. \n Dasar hukum Undang-Undang ini adalah Pasal 20, Pasal 21, Pasal 30 ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) UUD Tahun 1945; Ketetapan MPR No. VI/MPR/2000; Ketetapan MPR No. VII/MPR/2000; UU No. 2 Tahun 2002 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; dan UU No. 20 Tahun 2023. \n Dalam Undang-Undang ini diatur perubahan ketentuan mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia, antara lain penegasan kewenangan Kapolri, perluasan tugas Polri termasuk penanggulangan tindak pidana siber, penguatan prinsip profesionalitas, proporsionalitas, transparansi, dan akuntabilitas, serta pengawasan kepolisian melalui fungsi inspektorat, pengawasan penyidikan, profesi dan pengamanan. Diatur pula persyaratan pengangkatan anggota Polri termasuk kesempatan bagi penyandang disabilitas, hak atas gaji dan jaminan sosial, netralitas Polri dalam politik praktis, pengisian jabatan di luar organisasi Polri, batas usia pensiun anggota Polri, pendidikan profesi yang memuat kurikulum HAM, demokrasi, dan prinsip humanis, serta penguatan tugas, fungsi, dan keanggotaan Komisi Kepolisian Nasional. \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juni 2026. \n UU ini mengubah UU No. 2 Tahun 2002 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023. \n Lampiran file: 26 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 16 dan penjelasan hlm 17 sd 26) \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.","scope_and_parties","policy_content","

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 dibentuk untuk memperkuat peran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai alat negara yang profesional, transparan, dan akuntabel dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Kebijakan ini bertujuan untuk menyesuaikan pengaturan kepolisian dengan perkembangan paradigma penegakan hukum, kebutuhan hukum masyarakat, serta dinamika kejahatan modern seperti kejahatan siber dan transnasional.

Secara substansial, undang-undang ini mengatur penguatan fungsi kepolisian, termasuk penanggulangan tindak pidana siber dan koordinasi dengan instansi terkait. Terdapat penegasan mengenai prinsip profesionalitas, proporsionalitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas, yang didukung oleh sistem pengawasan internal melalui inspektorat dan pemanfaatan teknologi kepolisian. Selain itu, diatur mengenai persyaratan rekrutmen yang lebih inklusif dengan membuka peluang bagi penyandang disabilitas yang memiliki kompetensi khusus.

Undang-undang ini juga mengatur penempatan anggota Polri pada jabatan di luar organisasi kepolisian, baik pada kementerian/lembaga yang berkaitan dengan fungsi kepolisian maupun berdasarkan penugasan khusus. Terkait manajemen sumber daya manusia, dilakukan penyesuaian batas usia pensiun yang dibedakan antara jabatan struktural dan jabatan fungsional, serta pemberian ruang bagi anggota dengan keahlian khusus untuk perpanjangan masa dinas. Terakhir, dilakukan penguatan terhadap Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) melalui penataan keanggotaan, persyaratan yang lebih ketat, serta perluasan fungsi dalam memberikan pertimbangan kepada Presiden terkait kinerja, budaya organisasi, dan modernisasi Polri.

","transitional_provisions","1. Batas usia pensiun bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (5) berlaku bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berusia 56 (lima puluh enam) tahun pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku.\n2. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berusia 57 (lima puluh tujuh) tahun pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, batas usia pensiun diperpanjang sampai dengan anggota tersebut berusia 59 (lima puluh sembilan) tahun.\n3. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang akan berusia 58 (lima puluh delapan) tahun pada tahun ini, dapat diperpanjang sampai dengan anggota tersebut berusia 59 (lima puluh sembilan) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (7) mulai berlaku pada tanggal Undang-Undang ini diundangkan.\n4. Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[100,106,110],{"_101":102,"_103":104,"_36":105},"text","UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/246523/uu-no-6-tahun-2023","0652cd74-d4e0-42f6-9ba9-858e75df1a97",{"_101":107,"_103":108,"_36":109},"UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja","https://peraturan.bpk.go.id/Details/149750/uu-no-11-tahun-2020","cce2bd84-2ff7-4ad7-9f03-5ace7b635e24",{"_101":111,"_103":112,"_36":113},"UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia","https://peraturan.bpk.go.id/Details/44418/uu-no-2-tahun-2002","13e94e38-06b3-4d1f-8d4a-6cb2049e9d22","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 5 OF 2026
ON
THE THIRD AMENDMENT TO LAW NUMBER 2 OF 2002
ON THE INDONESIAN NATIONAL POLICE

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

Considering :

that public security and order, protecting, safeguarding, and serving the community, as well as fair law enforcement are prerequisites for the implementation of national development to realize a just, prosperous, and civilized civil society as referred to in Article 30 of the 1945 Constitution of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e04a1177-d772-464e-aa21-b361c101fc95","actionData","errors"]