[{"_1":2,"_129":-5,"_130":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","dfd5ff53-05b9-4afd-8120-e8bcadb18deb","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_125":126,"_127":128},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":85,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":-5,"_123":124},"title","Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan","short_title","Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2015","number","1","year","2015","published_date","2015-06-30","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","3d9f9d21-ab96-436d-89e6-249b7706e25b","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha","short_name","Peraturan KPPU","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"b5d8e8fa-3df8-4c2c-b57e-637519832994","Persaingan Usaha & Antimonopoli","tags",[],"location","Komisi Pengawas Persaingan Usaha","place_of_enactment","Jakarta","theme","Tata Cara Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2015
Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha NO. 1, https://kppu.go.id/ : 12 HLM
Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha TENTANG Tata Cara Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2015. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Komisi ini mengatur tentang tata cara pengawasan pelaksanaan kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan Usaha Besar, serta antar UMKM. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta Pasal 31 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mengawasi pelaksanaan kemitraan agar sesuai dengan prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan. Pengawasan ini mencakup berbagai pola kemitraan seperti inti-plasma, subkontrak, waralaba, perdagangan umum, distribusi dan keagenan, bagi hasil, kerja sama operasional, usaha patungan (joint venture), dan penyumberluaran (outsourcing).

Peraturan ini mengatur larangan bagi Usaha Besar dan Usaha Menengah untuk memiliki atau menguasai UMKM mitra usahanya. Pengawasan dilakukan terhadap pemilikan saham, modal, aset, hak suara, perjanjian kemitraan, dan syarat-syarat perdagangan yang dapat mengarah pada pengendalian UMKM oleh Usaha Besar atau Menengah. Sumber pengawasan dapat berasal dari inisiatif KPPU, Kementerian dan Instansi Teknis, pemberitaan media massa, masyarakat, dan/atau sumber lain.

Peraturan ini juga mengatur tentang perjanjian kemitraan yang harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan memuat kegiatan usaha, hak dan kewajiban masing-masing pihak, bentuk pengembangan, jangka waktu, dan penyelesaian perselisihan. Perjanjian ini harus dilaporkan kepada Instansi Teknis.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berwenang melakukan pengawasan dan dapat membentuk tim pengawasan. Tim ini bertugas memperoleh data dan informasi terkait potensi pelanggaran prinsip kemitraan dan etika bisnis yang sehat. KPPU dapat memberikan rekomendasi berupa pembinaan, pendaftaran perjanjian kemitraan, pencabutan izin usaha, saran pertimbangan, dan/atau tindak lanjut perkara inisiatif.

","transitional_provisions","sanctions","1. Usaha Besar yang melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (1) dikenakan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00.\n2. Usaha Menengah yang melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (1) dikenakan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00.","revokes",[],"revoked_by",[96],{"_97":98,"_99":100,"_36":101},"text","Peraturan KPPU No. 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengawasan dan Penanganan Perkara Kemitraan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/176806/peraturan-kppu-no-4-tahun-2019","00588ef4-7939-4032-8819-748927fe6266","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[110],{"_97":111,"_99":112,"_36":113},"Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/176808/peraturan-kppu-no-3-tahun-2016","d62d9969-9667-42b9-b282-2d2186581437","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

Business Competition Supervisory Commission of the Republic of Indonesia
REGULATION OF THE BUSINESS COMPETITION SUPERVISORY COMMISSION
NUMBER 01 OF 2015
CONCERNING
PROCEDURES FOR SUPERVISION OF PARTNERSHIP IMPLEMENTATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

BUSINESS COMPETITION SUPERVISORY COMMISSION,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Article 36 of Law Number 20 of 2008 concerning Micro, Small and Medium Enterprises and Article 31 paragraph (3) of Government Regulation Number 17 of 2013 concerning the Implementation of Law Number 20 of 2008 concerning Micro, Small and Medium Enterprises, it is necessary to stipulate a Regulation of the Business Competition Supervisory Commission concerning Procedures for Supervision of Partnership Implementation;

In view of:

Law Number 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair

","pdf_url","/proxy/pdf?id=dfd5ff53-05b9-4afd-8120-e8bcadb18deb","actionData","errors"]