[{"_1":2,"_126":-5,"_127":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","de4dd841-8f91-4382-b9d7-3a91c6adeb8e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_122":123,"_124":125},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":-5,"_120":121},"title","Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 36 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 26 Tahun 2014 tentang Formasi Jabatan Notaris","short_title","Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 36 Tahun 2015","number","36","year","2015","published_date","2015-10-29","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","6ddf65bc-d0b6-4d08-b564-a0706b3354d3","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Menteri Hukum dan HAM","short_name","Permenkumham","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"0a3cfb9e-6846-4d36-871c-dcb4bee3509a","Profesi & Sertifikasi Keahlian","tags",[],"location","Kementerian Hukum dan HAM","place_of_enactment","Jakarta","theme","Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 26 Tahun 2014 tentang Formasi Jabatan Notaris","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2015
Peraturan Menteri Hukum dan HAM NO. 36, BN.2015/No.1637, peraturan.go.id : 4 Hlm
Peraturan Menteri Hukum dan HAM TENTANG Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 26 Tahun 2014 tentang Formasi Jabatan Notaris
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Hukum dan HAM ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2015. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 26 Tahun 2014 tentang Formasi Jabatan Notaris (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1728)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Menteri ini mengubah Pasal 13 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 26 Tahun 2014 tentang Formasi Jabatan Notaris. Perubahan tersebut memberikan kewenangan kepada Menteri untuk menambah jumlah Formasi Jabatan Notaris paling banyak 10% per tahun dari jumlah yang telah ditetapkan sebelumnya. Penambahan ini ditujukan untuk daerah yang belum memiliki Formasi Jabatan Notaris, dan penetapannya dilakukan melalui Keputusan Menteri.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[93],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","Permenkumham No. 27 Tahun 2016 tentang Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/133251/permenkumham-no-27-tahun-2016","9d2f0944-4e86-42a2-bc12-d955068230f4","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[105],{"_94":106,"_96":107,"_36":108},"Permenkumham No. 26 Tahun 2014 tentang Formasi Jabatan Notaris","https://peraturan.bpk.go.id/Details/133349/permenkumham-no-26-tahun-2014","03cc20ef-56a2-42fb-859b-1a365dc5bdfe","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.1637, 2015

KEMENKUMHAM. Jabatan Notaris. Formasi. Perubahan.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR 26 TAHUN 2014 TENTANG FORMASI JABATAN NOTARIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

\n\n \n \n

Menimbang :

bahwa dengan bertambahnya jumlah penduduk, meningkatnya pertumbuhan ekonomi, dan adanya pemekaran wilayah kabupaten/kota di Indonesia, serta meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pelayanan jasa hukum yang dilakukan oleh Notaris, perlu dilakukan penambahan Formasi Jabatan Notaris;
bahwa Formasi Jabatan Notaris sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 26 Tahun 2014 tentang Formasi Jabatan Notaris perlu dilakukan perubahan

","pdf_url","/proxy/pdf?id=de4dd841-8f91-4382-b9d7-3a91c6adeb8e","actionData","errors"]