[{"_1":2,"_135":-5,"_136":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ddb3b776-3097-4c07-9019-e175890cdce1","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_131":132,"_133":134},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_102":103,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_120":121,"_122":123,"_124":125,"_126":127,"_128":-5,"_129":130},"title","Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia","short_title","Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 10 Tahun 2016","number","10","year","2016","published_date","2016-03-02","effective_date","2016-03-04","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","901bd748-66d3-413e-934b-8272fe13cb3f","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia","short_name","Peraturan LIPI","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"4e240b29-23c1-4826-aa3d-d2797142ac5f","Kompensasi & Tunjangan Pejabat",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"e7a10380-e482-4ad0-a4f3-b9d2fd0ef772","Riset & Teknologi","tags",[],"location","Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia","place_of_enactment","Jakarta","theme","Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
2016
Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia NO. 10, BN. 2016 No. 702, jdih.lipi.go.id
Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia TENTANG Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) \r\ndan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2015 \r\ntentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga \r\nIlmu Pengetahuan Indonesia, perlu menetapkan Peraturan \r\nKepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia tentang \r\nTunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Ilmu \r\nPengetahuan Indonesia; \n 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur \r\nSipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun \r\n2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Nomor 5494); \r\n2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti \r\nPegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nTahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Nomor 3093);3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1997 tentang \r\nPegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Rangkap \r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor \r\n65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nNomor 3697), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan \r\nPemerintah Nomor 47 Tahun 2005 tentang Perubahan atas \r\nPeraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1997 tentang \r\nPegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Rangkap \r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor \r\n121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nNomor 4560); \r\n4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang \r\nPenilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, \r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor \r\n5258); \r\n5. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2015 tentang \r\nTunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Ilmu \r\nPengetahuan Indonesia (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2015 Nomor 243); \r\n6. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang \r\nKedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan \r\nOrganisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non \r\nDepartemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah, \r\nterakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun \r\n2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan \r\nPresiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, \r\nTugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata \r\nKerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 323); \r\n7. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit \r\nOrganisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non \r\nDepartemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah, \r\nterakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 \r\ntentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden \r\nNomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11); \r\n8. Keputusan Presiden Nomor 162/M Tahun 2014 tentang \r\nPemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan \r\nStruktural Eselon I di Lingkungan Lembaga Ilmu \r\nPengetahuan Indonesia; \r\n9. Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia \r\nNomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja \r\nLembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Berita Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 650); \n Mengatur tentang ketentuan umum; Capaian Kinerja Pegawai; Hukuman Disiplin Pegawai; Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 04 Maret 2016. \n Mencabut Peraturan \r\nKepala LIPI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tunjangan \r\nKinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan \r\nIndonesia \n 13 halaman dengan lampiran \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Kepala LIPI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Kepala LIPI Nomor 10 Tahun 2016 mengatur tentang tunjangan kinerja (Tukin) bagi pegawai di lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Latar belakang penetapan peraturan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan LIPI.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

\n\n

Definisi: Tukin diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai lainnya yang diangkat dalam jabatan dan bekerja penuh waktu di LIPI.
Besaran Tukin: Ditentukan berdasarkan kelas jabatan yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala LIPI.
Capaian Kinerja: Dihitung berdasarkan 60% penilaian prestasi kerja tahun sebelumnya dan 40% pemenuhan jam kerja bulan sebelumnya.
Prestasi Kerja: Dinilai oleh atasan langsung berdasarkan SKP dan perilaku kerja.
Pemenuhan Jam Kerja: Hari kerja adalah 5 hari (Senin-Jumat) dengan total 37,5 jam kerja efektif per minggu.
Kondisi Tidak Mendapatkan Tukin: Diatur kondisi pegawai yang tidak berhak menerima Tukin.
Pemotongan Tukin: Diatur pemotongan Tukin karena tidak masuk kerja atau pelanggaran jam kerja.

\n\n

Peraturan ini juga mengatur tentang hukuman disiplin pegawai terkait dengan pemberian Tukin.

","transitional_provisions","1. Sebelum sistem kehadiran Pegawai satuan kerja terintegrasi dengan Attendance Manajement System, setiap satuan kerja wajib menyerahkan hasil rekapitulasi kehadiran Pegawai selama 1 (satu) bulan paling lambat tanggal 7 (tujuh) pada bulan berikutnya kepada Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia.","sanctions","(-)","revokes",[96],{"_97":98,"_99":100,"_36":101},"text","Peraturan LIPI No. 13 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/175436/peraturan-lipi-no-13-tahun-2015","7f5d889c-9f6f-4849-84f0-18ba03de9a94","revoked_by",[104],{"_97":105,"_99":106,"_36":107},"Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 12 Tahun 2019","https://peraturan.bpk.go.id/Details/172061/peraturan-lipi-no-12-tahun-2019","255a0512-ea41-4daa-9f18-c4f0960bf30b","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[116],{"_97":117,"_99":118,"_36":119},"Peraturan LIPI No. 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia","https://peraturan.bpk.go.id/Details/173075/peraturan-lipi-no-8-tahun-2018","fe5fa395-47ab-4175-a3c9-9e246d0a288e","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA

\nNo.702, 2016
LIPI. Performance Allowance. Revocation.

REGULATION OF THE HEAD OF INDONESIAN INSTITUTE OF SCIENCES
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 10 OF 2016
CONCERNING
EMPLOYEE PERFORMANCE ALLOWANCE
WITHIN THE INDONESIAN INSTITUTE OF SCIENCES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

HEAD OF THE INDONESIAN INSTITUTE OF SCIENCES
REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in order to implement the provisions of Article 3 paragraph (2) and Article 10 of Presidential Regulation Number 123 of 2015 concerning Employee Performance Allowance within the Indonesian Institute of Sciences, it is necessary to stipulate a Regulation of the Head of the Indonesian Institute of Sciences concerning Employee Performance Allowance within the Indonesian Institute of Sciences;

In view of:

Law Number 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus (State

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ddb3b776-3097-4c07-9019-e175890cdce1","actionData","errors"]