[{"_1":2,"_130":-5,"_131":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","dd8c4b8e-4625-458e-ae89-1f2b93120b36","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_126":127,"_128":129},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_101":102,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":-5,"_124":125},"title","Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.07/2020 Tahun 2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau","short_title","Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 7/PMK.07/2020","number","7/PMK.07/2020","year","2020","published_date","2020-01-23","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","5f387f21-3aa6-45f8-9d3a-4d744ce19d10","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Menteri Keuangan","short_name","PMK","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"6eed5ed3-359c-4453-a0bd-cc3a5bab34a2","Kepabeanan & Perdagangan Internasional",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"cc7f7bbd-f25f-486a-82f2-b1acb0a84310","Anggaran Belanja Negara","tags",[],"location","Kementerian Keuangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PEMANTAUAN DAN EVALUASI - DANA BAGI HASIL - CUKAI HASIL TEMBAKAU
2020
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. 7/PMK.07/2020, BN. 2020/NO. 37, JDIH.KEMENKEU.GO.ID : 23 HLM
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) TENTANG Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
ABSTRAK:	\n \n Bahwa untuk meningkatkan efektivitas penggunaan pemantauan dan evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau perlu mengatur kembali ketentuan mengenai penggunaan, pemantauan, dan evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dengan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.\r\n \n Dasar Hukum Peraturan ini adalah:\r\nPasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 11 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No.76 TLN No.3613) sebagaimana telah diubah dengan UU 39 Tahun 2007 (LN Tahun 2007 No.105 TLN No.4755), UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166 TLN No.4916), UU 20 Tahun 2019 (LN Tahun 2019 No.198 TLN No.6410), Perpres 28 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No.51), Permenkeu RI 217/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No.1862) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI 87/PMK.01/2019 (BN Tahun 2019 No.641). \n Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:\r\nDBH CHT digunakan untuk mendanai program peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dan pemberantasan barang kena cukai ilegal. Kepala Daerah bertanggung jawab atas penggunaan DBH CHT dengan memperhatikan karakteristik Daerah penerima DBH CHT.\r\nMenteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penundaan penyaluran DBH CHT kepada Daerah kabupaten/kota/provinsi dalam hal gubernur tidak menyampaikan laporan konsolidasi realisasi penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan/atau gubernur tidak menyampaikan surat pernyataan.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Januari 2020. \n Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07 /2017, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n - \n 34 HLM, Lampiran : halaman 24-34. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1966).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur tentang penggunaan, pemantauan, dan evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT). DBH CHT dialokasikan untuk mendanai program:

\n\n

Peningkatan kualitas bahan baku;
Pembinaan industri;
Pembinaan lingkungan sosial (diprioritaskan pada bidang kesehatan untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional paling sedikit sebesar 50%);
Sosialisasi ketentuan di bidang cukai; dan/atau
Pemberantasan barang kena cukai ilegal.

\n\n

Kepala Daerah bertanggung jawab atas penggunaan DBH CHT dengan memperhatikan karakteristik Daerah penerima DBH CHT. Dalam pelaksanaannya, Kepala Daerah membentuk sekretariat atau menunjuk koordinator pengelola penggunaan DBH CHT. Rancangan program/kegiatan dan penganggaran penggunaan DBH CHT disusun oleh Kepala Daerah dan dicantumkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta ditetapkan dalam APBD.

\n\n

Pemantauan dilakukan oleh Kepala Daerah dan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. Evaluasi dilakukan untuk memastikan kesesuaian penggunaan DBH CHT dengan program/kegiatan, terpenuhinya persentase penggunaan DBH CHT pada program pembinaan lingkungan sosial di bidang kesehatan, teralokasikan seluruh Sisa DBH CHT setiap Daerah, dan pencapaian kinerja.

\n","transitional_provisions","1. Daerah yang telah menetapkan program/kegiatan penggunaan DBH CHT sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, melakukan penyesuaian program/kegiatan penggunaan DBH CHT berdasarkan Peraturan Menteri ini melalui peraturan Kepala Daerah mengenai penjabaran APBD dan/atau dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2020.\n2. Daerah yang belum mencantumkan program/kegiatan penggunaan DBH CHT dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, menyesuaikan program/kegiatan penggunaan DBH CHT berdasarkan Peraturan Menteri ini paling lambat pada saat penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah periode berikutnya.","sanctions","Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan:\n\n1. Penundaan penyaluran DBH CHT jika gubernur tidak menyampaikan laporan konsolidasi atau surat pernyataan.\n2. Penghentian penyaluran DBH CHT jika telah 2 (dua) kali berturut-turut dilakukan penundaan penyaluran.\n3. Pemotongan penyaluran DBH CHT jika penggunaan DBH CHT tidak sesuai ketentuan atau Sisa DBH CHT tidak dianggarkan kembali.","revokes",[95],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","PMK No. 222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/112975/pmk-no-222pmk072017","90caa855-dc6d-434e-b03b-34cb30e919ea","revoked_by",[103],{"_96":104,"_98":105,"_36":106},"PMK No. 206/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau","https://peraturan.bpk.go.id/Details/156699/pmk-no-206pmk072020","8f624270-b374-435a-ad45-24d999531391","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 7/PMK.07/2020
CONCERNING
THE USE, MONITORING, AND EVALUATION
OF THE REVENUE SHARING FUND FOR TOBACCO PRODUCTS EXCISE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that the provisions regarding the use, monitoring, and evaluation of the Revenue Sharing Fund for Tobacco Products Excise have been regulated in the Regulation of the Minister of Finance Number 222/PMK.07/2017 concerning the Use, Monitoring, and Evaluation of the Revenue Sharing Fund for Tobacco Products Excise;
that in order to increase the effectiveness of the use, monitoring, and evaluation of the Revenue Sharing Fund for Tobacco Products Excise as referred to in letter a, it is necessary to re-regulate the provisions regarding the use, monitoring, and evaluation of the Revenue Sharing Fund for

","pdf_url","/proxy/pdf?id=dd8c4b8e-4625-458e-ae89-1f2b93120b36","actionData","errors"]