[{"_1":2,"_127":-5,"_128":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","dce4a356-5121-4267-b06d-e45d79112899","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_123":124,"_125":126},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_98":99,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":-5,"_121":122},"title","Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 1965 tentang Perkoperasian","short_title","Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 1965","number","14","year","1965","published_date","1965-08-02","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Perkoperasian","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


1965
Undang-undang (UU) NO. 14, LN. 1965/ No. 75 , TLN NO. 2769 , LL SETNEG : 31 HLM
Undang-undang (UU) TENTANG Perkoperasian
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 1965. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut: 1. Undang-undang No. 79 tahun 1958 tentang Perkumpulan Koperasi","scope_and_parties","policy_content","

Undang-undang ini bertujuan untuk menyempurnakan dan menyesuaikan peraturan perkoperasian dengan dasar dan tujuan Revolusi Indonesia, berlandaskan Pancasila dan Manipol/Usdek. Koperasi diakui sebagai alat revolusi dan organisasi ekonomi yang berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat, serta menghapuskan penghisapan manusia atas manusia. Koperasi harus beroperasi berdasarkan asas gotong-royong, kekeluargaan, dan swadaya, dengan keanggotaan yang bersifat sukarela dan demokratis. Pemerintah menetapkan kebijakan pokok perkoperasian dan mengatur hubungan antara gerakan koperasi dengan entitas lain. Koperasi dapat mendirikan perusahaan dengan persetujuan Menteri, dan wajib menyelenggarakan administrasi dan pembukuan yang teratur.

","transitional_provisions","1. Koperasi golongan dapat didirikan di lingkungan-lingkungan kerja. 2. Koperasi golongan hanya diizinkan bekerja dalam lapangan yang menyangkut keperluan serta kepentingan anggota. 3. Pemerintah dengan berencana mengintegrasikan koperasi golongan dengan koperasi menurut ketentuan Undang-undang ini. 4. Penyesuaian koperasi yang telah didirikan menurut Undang-undang No. 79 Tahun 1958 dengan Undang-undang ini dilakukan menurut prosedur yang ditentukan dalam peraturan pelaksanaan dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sesudah berlakunya Undang-undang ini. 5. Segala ketentuan pelaksanaan Undang-undang Koperasi No. 79 tahun 1958 yang bertentangan dengan Undang-undang ini tidak berlaku lagi sejak berlakunya Undang-undang ini. 6. Pemerintah segera mengeluarkan Peraturan-peraturan pelaksanaan dan berwenang mengatur hal-hal yang belum ditetapkan dalam Undang-undang ini.","sanctions","1. Dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya lima ribu rupiah, anggota pengurus yang dengan sengaja atau karena lalai, melanggar ketentuan dalam pasal 25 ayat (1) dan barangsiapa yang dengan sengaja atau karena kelalaian melanggar ketentuan dalam pasal 47. 2. Dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya lima ratus ribu rupiah atau hukuman kurungan setinggi-tingginya satu tahun, barang siapa yang dengan sengaja melanggar ketentuan dalam pasal 29 ayat (4). 3. Perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman tersebut dalam ayat (1) pasal ini merupakan pelanggaran. 4. Perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman tersebut dalam ayat (2) pasal ini merupakan kejahatan. 5. Sanksi-sanksi administratif diatur oleh Menteri.","revokes",[92],{"_93":94,"_95":96,"_36":97},"text","UU No. 79 Tahun 1958 tentang Perkumpulan Koperasi","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/52874/uu-no-79-tahun-1958","24612c29-789b-44f2-be84-64ca9a40c885","revoked_by",[100],{"_93":101,"_95":102,"_36":103},"UU No. 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian","https://peraturan.bpk.go.id/Details/49587/uu-no-12-tahun-1967","144e5c03-bcd3-44ed-a40b-acb1d47c3c28","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 14 OF 1965
on
COOPERATIVES

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Menimbang:

Whereas the development of state administration since the Presidential Decree of July 5, 1959, necessitates changes in the function of all community institutions, especially cooperatives, to be integrated with the basis and objectives of the Indonesian Revolution;
That thus the ideal foundation of the Indonesian Revolution, namely Pancasila, Manipol/Usdek and all implementing guidelines, must also constitute a fundamental principle for the basis of drafting the Law on Cooperatives;
That Law No. 79 of 1958 concerning Cooperative Associations needs to be improved and adapted to the basis and objectives of the Indonesian Revolution, and for this purpose, a new Law on Cooperatives needs to be drafted.

Mengingat:

Articles 2, 5, 33 paragraph (1) of the Constitution;
1. Decree of the Provisional People's

","pdf_url","/proxy/pdf?id=dce4a356-5121-4267-b06d-e45d79112899","actionData","errors"]