[{"_1":2,"_138":-5,"_139":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","dc80bbc0-36f4-44c2-a187-8f04acbb48c6","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_134":135,"_136":137},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":-5,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_105":106,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_121":122,"_123":124,"_125":126,"_127":128,"_129":130,"_131":-5,"_132":133},"title","Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 39 Tahun 2020 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan","short_title","Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 39 Tahun 2020","number","39","year","2020","published_date","2020-08-25","effective_date","2020-09-04","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","642f1064-aa19-4d36-86aa-7200f7409eda","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan","short_name","Permendikbud","subjects",[68,71,74],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik",{"_6":75,"_55":76,"_57":-5},"d2d49d5d-454e-4e68-886a-ddc0e0dc4c24","Tata Kelola Administrasi Publik","tags",[],"location","Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2020
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan NO. 39, BN.2020/No.990, jdih.kemdikbud.go.id : 18 hlm.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan TENTANG Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini mulai berlaku pada tanggal 04 September 2020. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan\n2. Ketentuan mengenai penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah bidang pendidikan tinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2016","scope_and_parties","policy_content","Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP adalah sistem yang dirancang untuk menetapkan dan mengukur kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP dilakukan secara berjenjang di tingkat kementerian, unit eselon I, perguruan tinggi negeri, unit eselon II, satuan kerja, dan UPT. Setiap tingkat bertanggung jawab atas pelaksanaan SAKIP di lingkungannya masing-masing. Penyelenggaraan SAKIP meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, serta reviu dan evaluasi capaian kinerja. Rencana strategis ditetapkan untuk periode lima tahun dan digunakan sebagai acuan dalam berbagai kegiatan perencanaan dan pengendalian. Perjanjian kinerja disusun berdasarkan dokumen rencana strategis dan pelaksanaan anggaran, dan dapat diubah jika terjadi perubahan signifikan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target yang ditetapkan, dan hasilnya digunakan untuk pemberian penghargaan dan sanksi.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Pimpinan unit eselon I dan pimpinan perguruan tinggi negeri/unit eselon II/Satuan Kerja/UPT yang tidak melaksanakan ketentuan penyampaian laporan kinerja dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan teguran tertulis.","revokes",[99],{"_100":101,"_102":103,"_36":104},"text","Permendikbud No. 9 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/163820/permendikbud-no-9-tahun-2016","60b9fbaf-3d38-4fb3-bbc1-7b9adae2a348","revoked_by",[107],{"_100":108,"_102":109,"_36":110},"Permendikbudriset No. 40 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi","https://peraturan.bpk.go.id/Details/224755/permendikbudriset-no-40-tahun-2022","f040c476-86a4-4fa3-9dbb-d3e685442ca5","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[117],{"_100":118,"_102":119,"_36":120},"Permen Ristekdikti No. 51 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi","https://peraturan.bpk.go.id/Details/141308/permen-ristekdikti-no-51-tahun-2016","2e2a9c55-468f-490b-baca-afc0601b5b99","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGULATION OF THE MINISTER OF EDUCATION AND CULTURE
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 39 OF 2020
on
GOVERNMENT AGENCY PERFORMANCE ACCOUNTABILITY SYSTEM
IN THE MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF EDUCATION AND CULTURE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering / Whereas :

that to improve the accountability and performance of the Ministry of Education and Culture, it is necessary to implement a performance accountability system in the Ministry of Education and Culture;
that Regulation of the Minister of Education and Culture Number 9 of 2016 on the Performance Accountability System within the Ministry of Education and Culture is no longer in accordance with legal developments and the needs of implementing a performance accountability system as intended in letter a, so it needs to be replaced;
that based on the considerations as

","pdf_url","/proxy/pdf?id=dc80bbc0-36f4-44c2-a187-8f04acbb48c6","actionData","errors"]