[{"_1":2,"_130":-5,"_131":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","dc52ab0d-21fb-4088-835b-459c1c8eda83","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_126":127,"_128":129},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":-5,"_124":125},"title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 1972 tentang Perusahaan Umum \"Listrik Negara\"","short_title","Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 1972","number","18","year","1972","published_date","1972-06-03","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","25005e56-1478-479f-a566-310826679c75","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Pemerintah (PP)","short_name","PP","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"92e92caa-7c7b-4324-a088-7bb318232860","Badan Usaha Milik Negara","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Perusahaan Umum \"Listrik Negara\"","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


1972
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 18, LN. 1972/ , LL Setkab : 28 HLM
Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Perusahaan Umum \"Listrik Negara\"
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juni 1972. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1965\n2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1969\n3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1970\n\nPeraturan ini mengubah:\n(-)","scope_and_parties","policy_content","

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini bertujuan untuk menegaskan status Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai Perusahaan Umum (PERUM) guna memaksimalkan pemanfaatan tenaga listrik yang vital bagi pembangunan ekonomi dan ketahanan nasional. PLN diharapkan dapat beroperasi secara efektif, efisien, dan ekonomis untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.

Ketentuan Substansial: Peraturan ini menetapkan PLN sebagai badan hukum dengan hak monopoli dalam pembangkitan, transmisi, dan distribusi tenaga listrik di seluruh Indonesia. PLN diberi wewenang untuk merencanakan, membangun, dan mengelola pusat pembangkit serta jaringan listrik. Selain itu, PLN bertanggung jawab untuk menyusun peraturan teknis dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan di bidang tenaga listrik. Perusahaan juga memiliki hak untuk melakukan intervensi terhadap pusat pembangkit dan jaringan yang tidak dimiliki oleh PLN. Modal perusahaan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, dan perusahaan dapat memperoleh tambahan modal dari berbagai sumber termasuk pinjaman dan bantuan konsumen.

","transitional_provisions","1. Pusat-pusat pembangkit dan jaringan-jaringan yang sudah ada pada tanggal mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini dibebaskan dari kewajiban permohonan untuk mendapatkan izin atau pendaftaran, selama waktu yang akan ditentukan dengan Peraturan Menteri, akan tetapi pemilik-pemiliknya diwajibkan untuk berusaha mendapatkan semua keterangan yang diperlukan tentang tata cara mengajukan permohonan izin atau pendaftaran dan pula mereka diwajibkan mentaati ketentuan-ketentuan tentang pengawasan teknik.\n2. Proyek-proyek pusat pembangkit dan jaringan-jaringan yang sedang dibangun oleh suatu badan atau perorangan untuk pelayanan kebutuhan masyarakat, yang kapasitasnya melebihi suatu batas yang ditentukan menurut ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Menteri setelah keseluruhan pembangunan proyek-proyek tersebut selesai; dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam dan/atau berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.\n3. Pegawai-pegawai dari P.L.N. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah ini, demi kelancaran penunaian tugas Perusahaan, menjadi pegawai Perusahaan terhitung mulai dari tanggal berlakunya Peraturan Pemerintah ini, dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan persyaratan yang akan ditetapkan oleh Menteri.\n4. Semua peraturan dan/atau ketentuan di bidang tenaga listrik yang berlaku sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku, tetap dianggap masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[97],{"_98":99,"_100":101,"_36":102},"text","PP No. 17 Tahun 1990 tentang Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/60487/pp-no-17-tahun-1990","eebbd605-71a4-4afe-a957-751a1984a582","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[111],{"_98":112,"_100":113,"_36":114},"PP No. 54 Tahun 1981 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1972 Tentang Perusahaan Umum Listrik Negara","https://peraturan.bpk.go.id/Details/66470/pp-no-54-tahun-1981","4d0d26b2-7e51-445b-b77a-cb111fdc9917","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 18 OF 1972
CONCERNING
GENERAL COMPANY \"STATE ELECTRICITY\"

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that electrical power is a technical invention that is very important for the state and daily human life and has a very vital function as infrastructure for economic development and national resilience;
that in order to realize the utilization of the above potential to the maximum, effectively, efficiently and economically for the people and the state, it is deemed necessary to review the provisions of the State Electricity Company (P.L.N.) established by Government Regulation Number 19 of 1965 jo. Government Regulation Number 11 of 1969 and Government Regulation Number 30 of 1970.

In view of:

Article 5 paragraph (2) jo. Article 33

","pdf_url","/proxy/pdf?id=dc52ab0d-21fb-4088-835b-459c1c8eda83","actionData","errors"]