[{"_1":2,"_133":-5,"_134":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","dc0f0cb8-d382-4c82-b76b-5a1f289a5c23","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_129":130,"_131":132},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":-5,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":123,"_124":125,"_126":-5,"_127":128},"title","Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 59 Tahun 2023 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara","short_title","Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 59 Tahun 2023","number","59","year","2023","published_date","2023-12-29","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","5e75b48c-9b41-41d0-9e99-54e358ec6d19","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Menteri Perhubungan","short_name","Permenhub","subjects",[67,70,73],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"646cdc0b-6f29-486d-bc93-efbed25e3703","Aset Milik Negara & Daerah",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"cda6b51b-2f73-4d5b-a387-4116c7c7bd3e","Keuangan Negara & Daerah",{"_6":74,"_54":75,"_56":-5},"d67c4605-d5de-4825-91ac-8b25d478786c","Transportasi Darat, Laut & Udara","tags",[],"location","Kementerian Perhubungan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pedoman Perhitungan Biaya Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2023
Peraturan Menteri Perhubungan NO. 59, BN 2023 (1129): 12 hlm; jdih.dephub.go.id
Peraturan Menteri Perhubungan TENTANG Pedoman Perhitungan Biaya Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Perhitungan Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 156 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Milik Negara.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja prasarana perkeretaapian milik negara guna mewujudkan pelayanan yang lebih baik di bidang perkeretaapian. Kebijakan ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, komponen dan formulasi biaya, pembiayaan, serta pengawasan terkait perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian. Direktur Jenderal bertanggung jawab menyusun rencana kinerja dan pelaksanaan kegiatan perawatan dan pengoperasian, yang melibatkan akademisi, profesional, dan pihak terkait. Kontrak pelaksanaan harus memuat ruang lingkup, hak dan kewajiban, target kinerja, serta mekanisme penyelesaian perselisihan. Biaya perawatan dan pengoperasian bersumber dari APBN dan sumber lain yang sah, dengan margin keuntungan maksimal 10% dari total biaya langsung. Pengawasan dilakukan secara berkala dan sewaktu-waktu oleh tim monitoring dan evaluasi yang dibentuk oleh Direktur Jenderal.

","transitional_provisions","1. Pelaporan penyelenggaraan Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian tetap dilaksanakan secara manual sampai dengan terbentuknya sistem pelaporan berbasis teknologi informasi. 2. Sistem pelaporan berbasis teknologi informasi harus terbentuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal Peraturan Menteri ini diundangkan.","sanctions","(-)","revokes",[98,104],{"_99":100,"_101":102,"_36":103},"text","Permenhub No. 156 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/103586/permenhub-no-156-tahun-2015","1a1dfa55-8aac-4c3c-ad51-faa43491e6cd",{"_99":105,"_101":106,"_36":107},"Permenhub No. 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara","https://peraturan.bpk.go.id/Details/147075/permenhub-no-67-tahun-2012","cdc7afca-41db-45b6-a2d2-37970538f688","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MINISTER OF TRANSPORTATION
REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE MINISTER OF TRANSPORTATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER PM 59 OF 2023
CONCERNING
GUIDELINES FOR CALCULATING THE COST OF MAINTENANCE AND OPERATION
OF STATE-OWNED RAILWAY INFRASTRUCTURE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF TRANSPORTATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=dc0f0cb8-d382-4c82-b76b-5a1f289a5c23","actionData","errors"]