Free Trial aktif — Akses penuh AIYU selama 7 hari, tanpa kartu kredit.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 1961

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Pertanian Negara Kesatuan Sulawesi Selatan/Tenggara

Juga dikenal sebagai: PP 39/1961 · PP No. 39 Tahun 1961 · PP Nomor 39 Tahun 1961

Status:

Tidak Berlaku

•Tanggal Berlaku:1 Januari 1961•Tanggal Penetapan:29 Maret 1961

Badan Usaha & PerdaganganKetahanan Pangan & Pertanian

Informasi

TipePeraturan Pemerintah (PP)

TemaPendirian Perusahaan Pertanian Negara Kesatuan Sulawesi Selatan/Tenggara

LokasiPemerintah Pusat

Tanggal Berlaku01 Januari 1961

Tanggal Penetapan29 Maret 1961

Tempat PenetapanJakarta

Riwayat Peraturan

Dicabut Oleh

PP No. 75 Tahun 1971 tentang Pembubaran Badan Pimpinan Umum Perusahaan Mekanisasi Pertanian Negara Dan Perusahaan-Perusahaan Negara Dalam Lingkungannya

Diubah Oleh

PP No. 14 Tahun 1963 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 33, No. 34,No. 38, No. 39, No. 40, No. 41 dan No. 43 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Pertanian Negara, Kesatuan-Kesatuan Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan/Tenggara, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Nusa Tenggara Timur

Peraturan ini mencabut: 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1959 tentang Badan Perusahaan Produksi Bahan Makanan dan Pembukaan Tanah (B.M.P.T.).

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini bertujuan untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 dengan mendirikan Perusahaan Pertanian Negara di Sulawesi Selatan/Tenggara. Tujuannya adalah untuk membangun ekonomi nasional melalui usaha di bidang pertanian, dengan mengutamakan kebutuhan rakyat dan kesejahteraan kerja.

Ketentuan Substansial: Perusahaan ini adalah badan hukum yang beroperasi di bidang pertanian, dengan kewenangan untuk produksi, pengolahan, dan pemasaran hasil pertanian. Modal awal ditetapkan sebesar Rp 5.502.000,- dan dapat ditambah melalui peraturan pemerintah. Perusahaan dipimpin oleh Direksi, dengan Kuasa Direksi dan Pembantu Kuasa Direksi yang bertanggung jawab atas operasional sehari-hari. Direksi bertanggung jawab atas kebijakan perusahaan dan pengelolaan kekayaan. Pegawai perusahaan diwajibkan mengganti kerugian yang timbul akibat tindakan melawan hukum atau kelalaian.

1. Pemasaran hasil-hasil pertanian dari Perusahaan tersebut dalam Pasal 1 sepanjang usaha ini belum dilakukan atau belum dapat ditampung oleh Perusahaan Negara lain, dilakukan oleh Perusahaan dengan memperhatikan petunjuk-petunjuk dari Menteri Perdagangan.

(-)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 1961

Informasi

Riwayat Peraturan

Dicabut Oleh

Diubah Oleh

Hubungan Regulasi

Isi Kebijakan

Ketentuan Peralihan

Sanksi