Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022

Peraturan ini mencabut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1126) sepanjang yang mengatur mengenai penilaian risiko.

Peraturan Menteri ini mengatur penerapan manajemen risiko di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Penerapan manajemen risiko bertujuan untuk meningkatkan kinerja, mendorong inovasi, dan mendukung pencapaian sasaran. Penerapan ini didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen risiko, kerangka kerja manajemen risiko, dan proses manajemen risiko.

Prinsip manajemen risiko meliputi terintegrasi, terstruktur dan komprehensif, disesuaikan, inklusif, dinamis, informasi terbaik yang tersedia, faktor manusia dan budaya, serta perbaikan berkelanjutan. Kerangka kerja manajemen risiko bertujuan untuk membantu organisasi dalam mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam aktivitas dan fungsi signifikan, meliputi kepemimpinan dan komitmen, integrasi, desain, implementasi, evaluasi, dan perbaikan.

Proses manajemen risiko meliputi penerapan sistematis dari kebijakan, prosedur, dan praktik pada aktivitas komunikasi dan konsultasi, penetapan konteks, penilaian risiko, perlakuan risiko, pemantauan dan tinjauan, serta pencatatan dan pelaporan risiko. Dalam penyelenggaraan proses penerapan manajemen risiko, dibentuk struktur manajemen risiko yang terdiri atas Unit Pemilik Risiko, satuan tugas manajemen risiko, dan unit pengawasan manajemen risiko. Unit Pemilik Risiko terdiri dari tingkat Kementerian, eselon I, eselon II, dan kantor pertanahan.

Satuan tugas manajemen risiko berperan sebagai unit yang mengkoordinasi implementasi manajemen risiko di lingkungan Kementerian. Unit pengawasan manajemen risiko dilaksanakan oleh inspektorat jenderal yang bertugas menyusun kebijakan pengawasan, melaksanakan konsultasi dan asistensi, melaksanakan pengawasan intern, serta menyusun dan menyampaikan rekomendasi terhadap efektivitas penerapan manajemen risiko.

(-)

(-)