[{"_1":2,"_134":-5,"_135":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d6091520-1fac-49e3-b2ee-7ba7e2a4bcfd","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_130":131,"_132":133},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":124,"_125":126,"_127":-5,"_128":129},"title","Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran Secara Elektronik Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia","short_title","Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2014","number","18","year","2014","published_date","2014-07-07","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","6ddf65bc-d0b6-4d08-b564-a0706b3354d3","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Menteri Hukum dan HAM","short_name","Permenkumham","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"6a29332a-5f58-415f-b967-691876bd2932","Pendapatan Non Pajak",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"71ca0285-cb28-441b-a353-905c82a8d497","Telekomunikasi & Dunia Digital","tags",[],"location","Kementerian Hukum dan HAM","place_of_enactment","Jakarta","theme","Tata Cara Pembayaran Secara Elektronik Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2014
Peraturan Menteri Hukum dan HAM NO. 18, BN.2014/No.921, peraturan.go.id :7 Hlm
Peraturan Menteri Hukum dan HAM TENTANG Tata Cara Pembayaran Secara Elektronik Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Hukum dan HAM ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2014. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Ketentuan dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 8 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Keimigrasian Melalui Bank Persepsi dan Pos Persepsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 532);\n2. Ketentuan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.KU.02.02 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Pelayanan Jasa Hukum Di Bidang Notariat, Fidusia, Dan Kewarganegaraan Berbasis Teknologi Informasi Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.KU.02.02 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Pelayanan Jasa Hukum Di Bidang Notariat, Fidusia, Dan Kewarganegaraan Berbasis Teknologi Informasi Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1661).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik melalui penerapan sistem teknologi terintegrasi dalam pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kebijakan ini mengatur tata cara pembayaran PNBP secara elektronik, termasuk melalui Bank Persepsi, Pos Persepsi, dan payment gateway. Pemohon dapat mengajukan permohonan secara manual atau elektronik dan harus melampirkan dokumen persyaratan yang akan diperiksa oleh petugas. Setelah memenuhi persyaratan, pemohon akan menerima Kode Pembayaran yang digunakan untuk melakukan pembayaran. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai atau non-tunai, dan pemohon akan menerima Bukti Pembayaran yang diperlukan untuk melanjutkan proses pelayanan. Bendahara penerima bertanggung jawab atas penatausahaan penerimaan PNBP, termasuk rekonsiliasi dan pelaporan.

","transitional_provisions","1. Mekanisme pembayaran PNBP Kemenkumham yang telah dilaksanakan secara elektronik namun belum sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini, harus disesuaikan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.\n2. Mekanisme pembayaran PNBP Kemenkumham yang masih dilakukan secara manual harus disesuaikan dengan mekanisme dalam Peraturan Menteri ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[97],{"_98":99,"_100":101,"_36":102},"text","Permenkumham No. 1 Tahun 2015 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pembayaran Secara Elektronik Penerimaan Negara Bukan Pajak Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/133290/permenkumham-no-1-tahun-2015","eab98bd2-a805-4027-a20d-d87674f4ed14","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[109,113],{"_98":110,"_100":111,"_36":112},"Permenkumham No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.Ku.02.02 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Pelayanan Jasa Hukum di Bidang Notariat, Fidusia, dan Kewarganegaraan Berbasis Teknologi Informasi pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia","https://peraturan.bpk.go.id/Details/134391/permenkumham-no-32-tahun-2013","77d10d28-7503-44b5-8e94-e01d6b4407fc",{"_98":114,"_100":115,"_36":116},"Permenkumham No. 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Keimigrasian Melalui Bank Persepsi dan Pos Persepsi","https://peraturan.bpk.go.id/Details/133373/permenkumham-no-15-tahun-2013","87518152-6c60-47ee-9448-efc85e66f0bd","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA

No.921, 2014
MOLHR. Non-Tax State Revenue. Payment. Electronic. Procedures.
Revocation.

REGULATION OF THE MINISTER OF LAW AND HUMAN RIGHTS
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 18 OF 2014
CONCERNING
PROCEDURES FOR ELECTRONIC PAYMENT OF
NON-TAX STATE REVENUE
WITHIN THE MINISTRY OF LAW AND HUMAN RIGHTS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF LAW AND HUMAN RIGHTS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to improve public services, it is necessary to implement an integrated technology system related to Non-Tax State Revenue payments within the Ministry of Law and Human Rights;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regulation of the Minister of Law and Human Rights concerning Procedures for Electronic Payment of Non-Tax State Revenue within the Ministry of Law and Human Rights;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d6091520-1fac-49e3-b2ee-7ba7e2a4bcfd","actionData","errors"]