[{"_1":2,"_127":-5,"_128":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d586a8a4-ef32-488f-a0a5-368cb758a333","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_123":124,"_125":126},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_98":99,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":-5,"_121":122},"title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional","short_title","Peraturan Pemerintah (PP) No. 102 Tahun 2000","number","102","year","2000","published_date","2000-11-10","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","25005e56-1478-479f-a566-310826679c75","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Pemerintah (PP)","short_name","PP","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"0a3cfb9e-6846-4d36-871c-dcb4bee3509a","Profesi & Sertifikasi Keahlian","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Standardisasi Nasional","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2000
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 102, LN. 2000 No. 199, TLN No. 4020, LL SETNEG : 13 HLM
Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Standardisasi Nasional
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2000. \n Dengan berlakunya PP ini, PP Nomor 15 Tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia dan Kepres Nomor 12 Tahun 1991 tentang Penyusunan Penerapan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia dinyatakan tidak berlaku. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia\n\nPeraturan ini mengubah:\n(-)","scope_and_parties","policy_content","

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengaturan di bidang standardisasi guna mendukung peningkatan produktivitas, mutu, dan daya saing produk serta melindungi konsumen, pelaku usaha, dan masyarakat. Hal ini sejalan dengan kewajiban Indonesia sebagai anggota WTO untuk menyesuaikan peraturan nasional dengan standar internasional.

Ketentuan Substansial: Peraturan ini mengatur pembentukan dan pengelolaan Standar Nasional Indonesia (SNI) oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN). SNI bersifat sukarela, namun dapat diberlakukan wajib oleh instansi teknis terkait keselamatan, keamanan, kesehatan, dan lingkungan. Proses standardisasi melibatkan perumusan, penetapan, penerapan, dan revisi standar. Pelaku usaha yang menerapkan SNI wajib memiliki sertifikat dan tanda SNI. Lembaga sertifikasi dan laboratorium harus diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional.

","transitional_provisions","1. Pada saat ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini, semua ketentuan pelaksanaan yang berhubungan dengan standardisasi yang telah ditetapkan oleh pimpinan instansi teknis dan/atau Dewan Standardisasi Nasional dan/atau Kepala Badan Standardisasi Nasional dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.\n2. Khusus untuk ketentuan pelaksanaan yang berhubungan dengan penandaan SNI yang telah ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan wajib disesuaikan paling lambat 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini.","sanctions","1. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2) dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.\n2. Sanksi administratif berupa pencabutan sertifikat produk dan/atau pencabutan hak penggunaan tanda SNI, pencabutan izin usaha, dan/atau penarikan barang dari peredaran.\n3. Sanksi pidana berupa sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.","revokes",[92],{"_93":94,"_95":96,"_36":97},"text","PP No. 15 Tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/70611/pp-no-15-tahun-1991","aeb928aa-a594-4805-8765-d2ca586a28c0","revoked_by",[100],{"_93":101,"_95":102,"_36":103},"PP No. 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional","https://peraturan.bpk.go.id/Details/89215/pp-no-34-tahun-2018","8ea09152-a560-403b-aea9-74ebbbd1762d","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PRESIDENT
REPUBLIC OF INDONESIA

GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 102 YEAR 2000
ON
NATIONAL STANDARDIZATION

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to support the increase in productivity, production efficiency, quality of goods, services, processes, systems and/or personnel, which is intended to increase competitiveness, consumer protection, business actors, labor and the community, especially in the fields of safety, security, health and the environment, the effectiveness of regulations in the field of standardization needs to be further improved;
that Indonesia has participated in the agreement on the establishment of the World Trade Organization, which also regulates standardization issues, making it mandatory to adjust national laws and regulations in the field of standardization;
that based on the considerations as

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d586a8a4-ef32-488f-a0a5-368cb758a333","actionData","errors"]