[{"_1":2,"_127":-5,"_128":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d558875a-49a6-4051-89cb-1422196e9100","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_123":124,"_125":126},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_98":99,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":-5,"_121":122},"title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar","short_title","Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 2010","number","11","year","2010","published_date","2010-01-22","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","25005e56-1478-479f-a566-310826679c75","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Pemerintah (PP)","short_name","PP","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"a71c0dae-9206-440e-b83a-f6837e04af6c","Pertanahan & Penataan Ruang","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENERTIBAN - PENDAYAGUNAAN - TANAH TERLANTAR
2010
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 11, LN. 2010 No. 16, TLN No. 5098, LL SETNEG : 10 HLM
Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
ABSTRAK:	\n \n Untuk saat ini penelantaran tanah makin menimbulkan kesenjangan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan rakyat serta menurunkan kualitas lingkungan, sehingga perlu pengaturan kembali penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar. \n Dasar hukum dalam PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) UUD 1945; UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 4 Tahun 1996; UU No. 41 Tahun 1999; UU No.1 Tahun 2004; UU No. 18 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 41 Tahun 2009; UU No. 40 Tahun 1996; dan UU No 38 Tahun 2007. \n Materi pokok dalam PP ini adalah mengatur mengenai penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar. Obyek penertiban tanah terlantar meliputi tanah yang sudah diberikan hak oleh Negara berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Januari 2010. \n PP ini telah mencabut PP No. 36 Tahun 1998 \n Lampiran file: 16 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 10, lampiran hlm 11 sd 16) \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar\n\nPeraturan ini mengubah:\n(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk menertibkan dan mendayagunakan tanah terlantar guna mengurangi kesenjangan sosial, ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat serta kualitas lingkungan. Kebijakan ini menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 yang dianggap tidak lagi memadai. Peraturan ini mengatur tentang identifikasi, penelitian, dan penetapan tanah terlantar, serta memberikan kewenangan kepada Badan Pertanahan Nasional untuk melaksanakan proses tersebut. Pemegang hak atas tanah diwajibkan untuk mengusahakan, menggunakan, dan memanfaatkan tanah sesuai dengan tujuan pemberian haknya. Jika tidak, hak atas tanah dapat dihapus dan tanah tersebut akan dikuasai oleh negara untuk didayagunakan bagi kepentingan masyarakat dan negara melalui reforma agraria dan program strategis lainnya.

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, terhadap tanah yang telah diidentifikasi atau diberi peringatan sebagai tanah terlantar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan ditindaklanjuti sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap peraturan ini dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis pertama, kedua, dan ketiga.\n2. Jika peringatan tidak diindahkan, tanah dapat ditetapkan sebagai tanah terlantar dan hak atas tanah dihapuskan.","revokes",[92],{"_93":94,"_95":96,"_36":97},"text","PP No. 36 Tahun 1998 tentang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/55054/pp-no-36-tahun-1998","79905b1b-ae99-4502-b6f9-2eacb83c439a","revoked_by",[100],{"_93":101,"_95":102,"_36":103},"PP No. 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar","https://peraturan.bpk.go.id/Details/161850/pp-no-20-tahun-2021","02792eec-5fc3-4697-a49f-df56b3de29c6","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n\n

CHAPTER V
DETERMINATION OF NEGLECTED LAND

Article 9

The Head determines neglected land for land proposed by the Head of the Regional Office as referred to in Article 8 paragraph (6).
In the event that the land to be designated as neglected land is land rights as referred to in Article 6 paragraph (1) letter a, the determination of neglected land as referred to in paragraph (1) shall also contain the determination of the abolition of land rights, while terminating the legal relationship and affirmed as land controlled directly by the State.
In the event that the land to be designated as neglected land is land that has been granted a basis of control as referred to in Article 6 paragraph (1) letter b, the determination of neglected land as referred to in paragraph (1) shall also contain the termination of the legal relationship and affirmation as land controlled directly by the State.

Article 10

Land

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d558875a-49a6-4051-89cb-1422196e9100","actionData","errors"]