[{"_1":2,"_127":-5,"_128":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d48a3fc3-83ce-4b54-86dd-b904ceafb99e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_123":124,"_125":126},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":-5,"_121":122},"title","Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.011/2010 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha","short_title","Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 260/PMK.011/2010","number","260/PMK.011/2010","year","2010","published_date","2010-10-31","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","5f387f21-3aa6-45f8-9d3a-4d744ce19d10","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Menteri Keuangan","short_name","PMK","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"f79a5511-d11e-4751-9dce-a00910dd74ab","Konstruksi & Infrastruktur","tags",[],"location","Kementerian Keuangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2010
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. 260/PMK.011/2010, BN.2010/NO.689, jdih.kemenkeu.go.id : 23 hlm
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) TENTANG Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2010. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian dan Pengelolaan Risiko atas Penyediaan Infrastruktur","scope_and_parties","policy_content","

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini disusun untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010 mengenai penjaminan infrastruktur dalam proyek kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Tujuannya adalah untuk memberikan petunjuk pelaksanaan penjaminan infrastruktur guna mendukung proyek kerjasama tersebut.

Ketentuan Substansial: Peraturan ini mengatur pembagian kewenangan antara pemerintah dan Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI) dalam memberikan penjaminan infrastruktur. Penjaminan dapat dilakukan oleh BUPI sendiri atau bersama dengan pemerintah. Peraturan ini juga menetapkan mekanisme satu pelaksana oleh BUPI untuk proses penjaminan, termasuk evaluasi usulan penjaminan dan pengelolaan risiko keuangan negara. Selain itu, peraturan ini mengatur kriteria proyek kerjasama yang layak mendapatkan penjaminan dan risiko infrastruktur yang dapat dijamin.

","transitional_provisions","1. Penjaminan Infrastruktur terhadap Proyek Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Perpres 78/2010, dapat dialihkan prosesnya oleh Menteri Keuangan kepada BUPI.\n2. Dalam hal Menteri Keuangan mengalihkan proses pemberian jaminan kepada BUPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengalihan tersebut dilakukan secara tertulis.\n3. BUPI dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri Keuangan untuk turut serta melakukan Penjaminan Bersama atas Proyek Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Pasal 25 Perpres 78/2010.\n4. Penjaminan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk Risiko Infrastruktur yang sama dalam satu Proyek Kerjasama.","sanctions","(-)","revokes",[92],{"_93":94,"_95":96,"_36":97},"text","PMK No. 38/PMK.01/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian dan Pengelolaan Resiko atas Penyediaan Infrastruktur","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/144770/pmk-no-38pmk012006","13918e58-5318-4b24-ae3c-08afe5e83192","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[108],{"_93":109,"_95":110,"_36":111},"PMK No. 8/PMK.08/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.011/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha","https://peraturan.bpk.go.id/Details/144768/pmk-no-8pmk082016","6f0610ed-7e29-4df2-8fd7-7f100a92714c","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 260/PMK.011/2010
REGARDING
IMPLEMENTING GUIDELINES FOR INFRASTRUCTURE GUARANTEES IN
GOVERNMENT COOPERATION PROJECTS WITH BUSINESS ENTITIES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to implement the provisions of Article 15 paragraph (5), Article 16 paragraph (3) and Article 18 paragraph (4) of Presidential Regulation Number 78 of 2010 concerning Infrastructure Guarantees in Government Cooperation Projects with Business Entities, it is necessary to prepare a Regulation of the Minister of Finance concerning Implementing Guidelines for Infrastructure Guarantees in Government Cooperation Projects with Business Entities;
that with the enactment of Presidential Regulation Number 78 of 2010 as referred to in letter a, the provisions regarding the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d48a3fc3-83ce-4b54-86dd-b904ceafb99e","actionData","errors"]