[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d4402ffe-0300-4d27-954e-69e5437f03b4","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 12 Tahun 2016 tentang PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Selayar Nomor 12 Tahun 2016","number","12","year","2016","published_date","2016-11-01","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"2b0870be-c9e0-41b1-b542-386edbb471f1","Organisasi Komisi & Badan Negara","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar","place_of_enactment","Benteng","theme","PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pembentukan badan/organisasi - struktur organisasi
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2016/NO.62 TLD NO.28
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1)\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang\r\nPerangkat Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah\r\ntentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah\r\nKabupaten Kepulauan Selayar; \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang–Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang\r\nPembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n1822);\r\n3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang\r\nPembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n5234);\r\n4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur\r\nSipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 5494);\r\n5. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana\r\ntelah diubah beberapa kali dan terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua\r\nAtas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 5679);\r\n6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang\r\nAdministrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2004 Nomor 292, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 5601);\r\n7. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang\r\nPerubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten\r\nKepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n4889);\r\n8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang\r\nPerangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 5887); \n Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah sebagai berikut:\r\na. Sekretariat Daerah;\r\nb. Sekretariat DPRD;\r\nc. Inspektorat Daerah;\r\nd. Dinas Daerah;\r\ne. Badan Daerah; dan\r\nf. Kecamatan.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2016. \n a. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 3 Tahun 2008 tentang\r\nPembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah\r\nKabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2008\r\nNomor 3);\r\nb. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2010\r\ntentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 3\r\nTahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja\r\nPerangkat Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten\r\nKepulauan Selayar Tahun 2010 Nomor 10); dan\r\nc. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2013\r\ntentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor\r\n3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja\r\nPerangkat Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten\r\nKepulauan Selayar Tahun 2013 Nomor 36); \n 45 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2008 Nomor 3);\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 Nomor 10);\n3. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2013 Nomor 36);","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Latar belakang peraturan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk menciptakan proses demokratisasi guna mencapai kesejahteraan di tingkat lokal dengan memberikan otonomi kepada daerah.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:\n\n1. Pembentukan Perangkat Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kecamatan.\n2. Susunan dan tipe masing-masing Perangkat Daerah, termasuk jumlah dan susunan bagian, bidang, subbagian, dan seksi di setiap perangkat daerah.\n3. Tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, yang meliputi penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi di bidang masing-masing.\n4. Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinas Daerah dan Badan Daerah untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.\n5. Pengaturan mengenai Staf Ahli Bupati yang bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati.","transitional_provisions","1. Pejabat struktural pada SKPD tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat struktural pada SKPD masing-masing berdasarkan Peraturan Daerah ini.\n2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya organisasi baru yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang penanggulangan bencana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.\n3. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya organisasi baru yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.\n4. Rumah Sakit Umum Daerah tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit yang membidangi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.\n5. Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.\n6. Pejabat pada Perangkat Daerah yang ada saat ini tetap melaksanakan tugas, kegiatan dan anggaran tahun 2016 sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2016.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SELAYAR ISLANDS
SOUTH SULAWESI PROVINCE

COPY

DRAFT REGIONAL REGULATION OF SELAYAR ISLANDS REGENCY
NUMBER 12 OF 2016
CONCERNING
FORMATION AND COMPOSITION OF REGIONAL APPARATUS
SELAYAR ISLANDS REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SELAYAR ISLANDS,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that to implement the provisions of Article 3 paragraph (1) of Government Regulation Number 18 of 2016 concerning Regional Apparatus, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning the Formation and Composition of the Regional Apparatus of Selayar Islands Regency; \n \n
In view of:	\n \n Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; \n Law Number 29 of 1959 concerning the Establishment of Level II Regions in Sulawesi (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1959 Number 74, Supplement to the State Gazette of the Republic of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d4402ffe-0300-4d27-954e-69e5437f03b4","actionData","errors"]