Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 75/PMK.05/2017

Peraturan Menteri Keuangan ini bertujuan untuk memberikan petunjuk teknis pelaksanaan pemberian penghasilan ketiga belas kepada pimpinan dan pegawai nonpegawai negeri sipil pada lembaga nonstruktural (LNS). Kebijakan ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2017. Ketentuan substansial dari peraturan ini mencakup pemberian penghasilan ketiga belas kepada pimpinan LNS yang terdiri dari Ketua/Kepala, Wakil Ketua/Wakil Kepala, Sekretaris, dan Anggota, serta pegawai nonpegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan tertentu. Penghasilan ketiga belas ini dibayarkan sebesar penghasilan bulan Juni dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Selain itu, peraturan ini mengatur bahwa pimpinan dan pegawai LNS tidak boleh menerima lebih dari satu penghasilan ketiga belas dari sumber yang sama, dan jika terjadi kelebihan pembayaran, harus dikembalikan kepada negara.