Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 79 Tahun 2017

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 79 Tahun 2017 bertujuan untuk mengatur kriteria dan penyelenggaraan kegiatan angkutan udara perintis dan subsidi angkutan udara kargo. Kebijakan ini bertujuan untuk menghubungkan daerah terpencil, tertinggal, dan belum terlayani oleh moda transportasi lain, serta mendukung penurunan disparitas harga barang di daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan. Peraturan ini menetapkan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta menetapkan kriteria dan prosedur untuk penetapan rute perintis dan subsidi angkutan udara kargo. Selain itu, peraturan ini mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha dalam penyelenggaraan angkutan udara perintis dan subsidi angkutan udara kargo, termasuk persyaratan perizinan dan pelaporan.

• 1. Pelaksana Angkutan Udara Perintis yang tidak melaksanakan kewajibannya dapat dikenakan sanksi administratif berupa tidak diperkenankan mengikuti pelelangan tahun berikutnya.
• 2. Pelaksana Subsidi Angkutan Udara Kargo yang tidak melaksanakan kewajibannya dapat dikenakan sanksi administratif berupa tidak diperkenankan mengikuti pelelangan tahun berikutnya.