Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 9 Tahun 2016

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 9 Tahun 2016 ini bertujuan untuk mengatur kriteria dan penyelenggaraan kegiatan angkutan udara perintis. Latar belakang kebijakan ini adalah untuk menghubungkan daerah terpencil, tertinggal, dan yang belum terlayani oleh moda transportasi lain, serta untuk mendorong pertumbuhan dan pengembangan wilayah guna mewujudkan stabilitas, pertahanan, dan keamanan negara. Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta penetapan kriteria rute perintis yang meliputi fungsi keperintisan, pertumbuhan wilayah, dan stabilitas pertahanan. Selain itu, peraturan ini mengatur tentang pelaksanaan angkutan udara perintis oleh badan usaha melalui proses pelelangan, pemberian kompensasi, dan persyaratan bagi badan usaha yang ingin menyelenggarakan angkutan udara perintis.