Untuk pengalaman terbaik, bukaVeritaskdi desktop Anda.

Free Trial aktif — Akses penuh AIYU selama 7 hari, tanpa kartu kredit.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 189/PMK.06/2014

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.06/2014 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Standar Kelayakan, dan Perhitungan Nilai Rumah Kediaman Bagi Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia

Juga dikenal sebagai: PMK 189/PMK.06/2014 · PMK No. 189/PMK.06/2014

Status:
Tidak Berlaku
Tanggal Berlaku:29 September 2014Tanggal Penetapan:26 September 2014
Perumahan & Kawasan PermukimanStandar & Pedoman Teknis

Informasi

TipePeraturan Menteri Keuangan
TemaPenyediaan, Standar Kelayakan, dan Perhitungan Nilai Rumah Kediaman Bagi Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia
LokasiKementerian Keuangan
Tanggal Berlaku29 September 2014
Tanggal Penetapan26 September 2014
Tempat PenetapanJakarta

Riwayat Peraturan

Mencabut

Dicabut Oleh

Diubah Oleh

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.06/2014 tentang Penyediaan, Standar Kelayakan, Dan Perhitungan Nilai Rumah Kediaman Bagi Mantan Presiden Dan/Atau Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini bertujuan untuk mengatur penyediaan, standar kelayakan, dan perhitungan nilai rumah kediaman bagi Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia. Hal ini dilakukan untuk memberikan fleksibilitas dan keluwesan dalam pelaksanaan penyediaan rumah kediaman tersebut.

Ketentuan Substansial: Pemerintah bertanggung jawab menyediakan rumah kediaman melalui pembangunan baru atau pembelian rumah yang ada. Kriteria umum meliputi lokasi di wilayah Indonesia, aksesibilitas, dan keamanan. Standar rumah kediaman mencakup luas tanah maksimal 1.500 m² di ibu kota dan 2.500 m² di kota lain, serta bangunan dengan luas maksimal 1.500 m². Perhitungan nilai tanah dan bangunan dilakukan oleh Menteri Sekretaris Negara dan Menteri Keuangan, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara. Pengadaan rumah dapat dilakukan di kawasan perumahan khusus jika diperlukan.

1. Bagi Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden yang telah berakhir masa jabatannya dan belum dilaksanakan pengadaan rumah kediamannya, berlaku ketentuan dalam Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 dengan pengecualian tertentu. 2. Bagi Presiden dan/atau Wakil Presiden yang akan berakhir masa jabatannya pada Tahun 2014, berlaku ketentuan dalam Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 dengan pengecualian tertentu.

(-)