[{"_1":2,"_128":-5,"_129":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d2392fd7-9331-4f1a-ab44-4c0758561907","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_124":125,"_126":127},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":-5,"_122":123},"title","Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial","short_title","Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025","number","2","year","2025","published_date","2025-03-18","effective_date","2025-03-24","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","5cc66a70-7396-4f6b-a2a0-c4ad93e79d1f","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Sosial","short_name","Permensos","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah","tags",[],"location","Kementerian Sosial","place_of_enactment","Jakarta","theme","Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Organisasi - Tata Kerja - Kementerian Sosial
2025
Peraturan Menteri Sosial NO. 2, BN 2025 (222); 46 hlm
Peraturan Menteri Sosial TENTANG Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial
ABSTRAK:	\n \n bahwa penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Sosial telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi\r\nBirokrasi \n Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU Nomor 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 61 Tahun 2024; Perpres Nomor 140 Tahun 2024; Perpres Nomor 162 Tahun 2024 \n Peraturan ini mengatur mengenai kedudukan, tugasm dan fungsi Kementerian Sosial; Susunan organisasi Kementerian terdiri atas:\r\na. Sekretariat Jenderal;\r\nb. Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan \r\nSosial;\r\nc. Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial;\r\nd. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial;\r\ne. Inspektorat Jenderal;\r\nf. Staf Ahli Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial;\r\ng. Staf Ahli Bidang Teknologi Kesejahteraan Sosial; \r\nh. Staf Ahli Bidang Aksesibilitas Sosial;\r\ni. Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial; dan\r\nj. Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi Kesejahteraan Sosial; unit pelaksana teknis; tata kerja; jabatan, pengagkatan, dan pemberhentian; pengelolaan sumber daya dan pendanaan; penataan organisasi; pengelolaan inofrmasi dan dokumentasi\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Sosial ini mulai berlaku pada tanggal 24 Maret 2025. \n 46 hlm; hlm 1 s.d. 39 batang tubuh, hlm 40 s.d. 46 lampiran \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 140).\n\nPeraturan ini mengubah:\n(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Menteri ini mengatur tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Sosial. Latar belakang dari peraturan ini adalah untuk mewujudkan organisasi dan tata kerja yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Sosial, yang telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n\n1. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Sosial:\n * Kementerian Sosial berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.\n * Kementerian dipimpin oleh Menteri Sosial, yang dapat dibantu oleh wakil menteri.\n * Tugas Kementerian Sosial adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.\n * Fungsi Kementerian Sosial meliputi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial; penetapan kriteria dan data fakir miskin, kelompok rentan, dan orang tidak mampu; penetapan standar rehabilitasi sosial; pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi; koordinasi pelaksanaan tugas; pengelolaan barang milik negara; pengawasan; dukungan substantif; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Presiden.\n\n2. Susunan Organisasi Kementerian Sosial:\n * Sekretariat Jenderal\n * Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial\n * Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial\n * Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial\n * Inspektorat Jenderal\n * Staf Ahli\n * Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial\n * Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi Kesejahteraan Sosial\n\n3. Sekretariat Jenderal memiliki tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian.\n\n4. Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan dan jaminan sosial.\n\n5. Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial.\n\n6. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial.\n\n7. Inspektorat Jenderal bertugas menyelenggarakan pengawasan intern di Kementerian.","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Kementerian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.","sanctions","(-)","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","Permensos No. 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/217215/permensos-no-1-tahun-2022","c8c1508f-b9d5-429d-b979-4307c9224ecb","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[109],{"_94":110,"_96":111,"_36":112},"Permensos No. 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial","https://peraturan.bpk.go.id/Details/324354/permensos-no-6-tahun-2025","a45d61ab-e9ae-4a20-8407-cd4fe84a6ffc","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF SOCIAL AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 2 OF 2025
on
ORGANIZATION AND WORK PROCEDURE OF THE MINISTRY OF SOCIAL AFFAIRS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF SOCIAL AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that in order to realize an effective and efficient organization and work procedure to improve the performance of the duties and functions of the Ministry of Social Affairs, it is necessary to reorganize the organization and work procedure of the Ministry of Social Affairs;
that the reorganization of the organization and work procedure of the Ministry of Social Affairs has received written approval from the Minister of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, and to implement the provisions of Article 38 of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d2392fd7-9331-4f1a-ab44-4c0758561907","actionData","errors"]