[{"_1":2,"_134":-5,"_135":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d1121e98-6d2e-4ab7-bd51-c18678503b86","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_130":131,"_132":133},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_99":100,"_105":106,"_107":108,"_111":112,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":124,"_125":126,"_127":-5,"_128":129},"title","Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal","short_title","Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2024","number","11","year","2024","published_date","2024-04-01","effective_date","2024-05-03","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","6ddf65bc-d0b6-4d08-b564-a0706b3354d3","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Hukum dan HAM","short_name","Permenkumham","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"86fc4614-8fc5-4d8e-a848-013614af0932","Kewarganegaraan & Keimigrasian","tags",[],"location","Kementerian Hukum dan HAM","place_of_enactment","Jakarta","theme","Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Visa - Izin Tinggal
2024
Peraturan Menteri Hukum dan HAM NO. 11, BN 2024 (186) : 49 hlm.; peraturan.go.id
Peraturan Menteri Hukum dan HAM TENTANG Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal
ABSTRAK:	\n \n Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang visa dan izin tinggal dan memberikan kepastian hukum dalam pemberian visa dan izin tinggal, serta untuk melaksanakan penyesuaian kebijakan Golden Visa, perlu mengubah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal. \n Dasar hukum Permenkumham ini adalah Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia; UU Nomor 39 Tahun 2008; UU Nomor 6 Tahun 2011; PP Nomor 31 Tahun 2013; Perpres Nomor 18 Tahun 2023; Permenkumham Nomor 19 Tahun 2018; Permenkumham Nomor 22 Tahun 2023; dan Permenkumham Nomor 28 Tahun 2023. \n Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 651), diubah sebagai diatur dalam Permenkumham ini. Selain itu terdapat penambahan beberapa pasal baru dalam Permenkumham tentang Visa dan Izin Tinggal. Visa kunjungan diterbitkan dalam bentuk stiker atau elektronik. Visa kunjungan beberapa kali perjalanan dapat diberikan kepada Orang Asing untuk melakukan kegiatan: a. wisata; b. keluarga; c. meneruskan perjalanan ke negara lain; d. bisnis; e. mengikuti rapat; f. melakukan pembelian barang; g. menjalani pengobatan; h. tugas pemerintahan; i. prainvestasi; j. melakukan pembuatan film; k. melakukan audit, kendali mutu produksi, atau inspeksi pada cabang perusahaan di Indonesia; l. seni dan budaya; atau m. olahraga yang tidak bersifat komersial. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Hukum dan HAM ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2024. \n Permenkumham ini mengubah Permenkumham Nomor 22 Tahun 2023 dan mencabut Permenkumham Nomor 11 Tahun 2015. \n Lampiran file: 49 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Format Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 824).\n\nPeraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal.","scope_and_parties","policy_content","

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang visa dan izin tinggal, memberikan kepastian hukum, dan menyesuaikan kebijakan Golden Visa. Perubahan ini dilakukan untuk memperbaiki dan memperjelas ketentuan yang ada dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023.

Ketentuan Substansial: Peraturan ini mengatur perubahan definisi dan ketentuan terkait visa dan izin tinggal, termasuk pengenalan visa elektronik dan stiker visa. Perubahan juga mencakup ketentuan mengenai jangka waktu penggunaan visa, jenis kegiatan yang dapat dilakukan dengan visa kunjungan beberapa kali perjalanan, dan persyaratan dokumen untuk permohonan visa. Selain itu, peraturan ini menetapkan biaya imigrasi dan verifikasi, serta ketentuan khusus untuk visa tinggal terbatas bagi investor asing dan kegiatan penanaman modal. Peraturan ini juga mengatur tentang penjaminan dan jaminan keimigrasian bagi orang asing yang berada di Indonesia.

","transitional_provisions","1. Permohonan Visa, Izin Tinggal, dan Izin Masuk Kembali yang telah diajukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap diproses berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal.\n2. Stiker Visa dan Vaucer Visa yang telah dilaksanakan pengadaannya berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Format Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas tetap digunakan sampai persediaan Stiker Visa dan Vaucer Visa tersebut habis.\n3. Visa yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktu Visa berakhir.\n4. Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian harus disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.","sanctions","(-)","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","Permenkumham No. 11 Tahun 2015 tentang Bentuk Dan Format Visa Kunjungan Dan Visa Tinggal TerbatasPada saat Permenkumham Nomor 11 Tahun 2024 ini mulai berlaku, Permenkumham Nomor 11 Tahun 2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/133295/permenkumham-no-11-tahun-2015","23781fc9-a2a6-433d-aeb4-51c9c1dacd3b","revoked_by",[101],{"_94":102,"_96":103,"_36":104},"Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 3 Tahun 2025","https://peraturan.bpk.go.id/Details/316856/permen-imipas-no-3-tahun-2025","96c12f85-2f77-42a9-bf45-c3157e229886","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[109],{"_94":110,"_96":103,"_36":104},"Permen Imipas No. 3 Tahun 2025 tentang Visa, Izin Tinggal, Fasilitas dan Kemudahan, serta Pengawasan Keimigrasian bagi DiasporaKetentuan Pasal 43, Pasal 45, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, dan Pasal 55 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","amends",[113],{"_94":114,"_96":115,"_36":116},"Permenkumham No. 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal","https://peraturan.bpk.go.id/Details/272044/permenkumham-no-22-tahun-2023","42dc5cad-df40-4c16-8e3e-6642567f4259","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF LAW AND HUMAN RIGHTS
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 11 OF 2024
CONCERNING
AMENDMENT TO REGULATION OF THE MINISTER OF LAW AND HUMAN RIGHTS
NUMBER 22 OF 2023 CONCERNING VISAS AND RESIDENCE PERMITS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF LAW AND HUMAN RIGHTS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that to improve the quality of public services in the field of visas and residence permits and provide legal certainty in the granting of visas and residence permits, as well as to implement adjustments to Golden Visa policy, it is necessary to amend Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 22 of 2023 concerning Visas and Residence Permits;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regulation of the Minister of Law and Human Rights concerning Amendments to Regulation of the Minister of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d1121e98-6d2e-4ab7-bd51-c18678503b86","actionData","errors"]