Untuk pengalaman terbaik, bukaVeritaskdi desktop Anda.

Free Trial aktif — Akses penuh AIYU selama 7 hari, tanpa kartu kredit.

Peraturan Menteri Agama Nomor 48 Tahun 2017

Peraturan Menteri Agama Nomor 48 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Surakarta

Juga dikenal sebagai: Peraturan Menag 48/2017 · Peraturan Menag No. 48 Tahun 2017 · Peraturan Menag Nomor 48 Tahun 2017

Status:
Tidak Berlaku
Tanggal Berlaku:13 November 2017Tanggal Penetapan:13 November 2017
Sistem Pendidikan NasionalKeagamaan & Penyelenggaraan IbadahPembentukan Lembaga Negara

Informasi

TipePeraturan Menteri Agama
TemaPerubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Surakarta
LokasiKementerian Agama
Tanggal Berlaku13 November 2017
Tanggal Penetapan13 November 2017
Tempat PenetapanJakarta

Riwayat Peraturan

Mengubah

Dicabut Oleh

Diubah Oleh

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Surakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 492) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Surakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1358)

Peraturan Menteri Agama ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Surakarta. Perubahan tersebut meliputi:

  1. Pasal 4 diubah untuk mengatur bahwa organisasi Institut terdiri atas organ pengelola, organ pertimbangan, dan organ pengawasan.
  2. Pasal 24 diubah untuk menyatakan bahwa Pascasarjana merupakan unsur pelaksana akademik yang dipimpin oleh Direktur dan bertanggung jawab kepada Rektor.
  3. Pasal 25 diubah untuk menjelaskan tugas Pascasarjana dalam menyelenggarakan pendidikan program magister, doktor, dan/atau spesialis.
  4. Menyisipkan Pasal 25A sampai dengan Pasal 25F yang mengatur struktur organisasi Pascasarjana, tugas Direktur, Wakil Direktur, Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi, dan Subbagian Tata Usaha.
  5. Pasal 66 huruf b diubah dan huruf c dihapus, sehingga Organ Pertimbangan Universitas terdiri atas Dewan Penyantun dan Senat.
  6. Pasal 68 diubah untuk menjelaskan bahwa Senat merupakan unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
  7. Pasal 69 dihapus.
  8. Menyisipkan BAB IIIA dan Pasal 69A sampai dengan Pasal 69D yang mengatur tentang Organ Pengawasan, Satuan Pengawasan Internal (SPI), tugas SPI, dan kedudukan Kepala SPI.
  9. Pasal 71 diubah untuk menyatakan bahwa Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Wakil Direktur, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Kepala Pusat, Kepala Satuan Pengawasan Internal, dan Sekretaris Satuan Pengawasan Internal merupakan jabatan non-eselon.

Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan tinggi di Institut Agama Islam Negeri Surakarta.

(-)

(-)