[{"_1":2,"_126":-5,"_127":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d0e9c68b-b77f-489a-848a-154be4631362","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_122":123,"_124":125},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":-5,"_120":121},"title","Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan","short_title","Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 6 Tahun 2022","number","6","year","2022","published_date","2022-03-11","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","6f5779f5-e2ea-448d-8bb0-b22517233239","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan","short_name","Peraturan BPOM","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"d2d49d5d-454e-4e68-886a-ddc0e0dc4c24","Tata Kelola Administrasi Publik","tags",[],"location","Badan Pengawas Obat dan Makanan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2022
Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan NO. 6, BN.2022/No.268, jdih.pom.go.id: 6 hlm.
Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan TENTANG Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan ini mulai berlaku pada tanggal 11 Maret 2022. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan ini mengatur tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Tata Naskah Dinas merupakan pengaturan tentang jenis, susunan dan bentuk, pembuatan, pengamanan, pejabat penandatanganan, dan pengendalian yang digunakan dalam komunikasi kedinasan. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk menciptakan ketertiban dan keseragaman dalam melakukan komunikasi tulis kedinasan di lingkungan BPOM.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Jenis, susunan, dan bentuk Naskah Dinas, yang meliputi Naskah Dinas arahan (peraturan BPOM, instruksi, surat edaran, SOP), Naskah Dinas penetapan (keputusan), Naskah Dinas penugasan (surat perintah/tugas), Naskah Dinas korespondensi (nota dinas, memorandum, disposisi, surat undangan internal, surat dinas), dan Naskah Dinas khusus (surat perjanjian, surat kuasa, berita acara, surat keterangan, surat pengantar, pengumuman, laporan, telaah staf).
Pembuatan Naskah Dinas, termasuk prinsip pembuatan, penggunaan lambang negara dan logo BPOM, penomoran, penggunaan kertas dan tinta, ketentuan spasi dan huruf, penentuan batas tepi, nomor halaman, tembusan, lampiran, tanda tangan, paraf, cap dinas, serta perubahan, pencabutan, pembatalan, dan ralat.
Pengamanan Naskah Dinas, meliputi penentuan kategori klasifikasi keamanan dan akses, penggunaan security printing, serta pembuatan dan pengawasan naskah rahasia.
Pejabat penanda tangan Naskah Dinas, termasuk kewenangan penandatanganan, penggunaan atas nama (a.n.), untuk beliau (u.b.), pelaksana tugas (Plt.), dan pelaksana harian (Plh.).
Pengendalian Naskah Dinas, baik masuk maupun keluar, termasuk prinsip penanganan, pencatatan, pengarahan, penyampaian, penggandaan, pengiriman, dan penyimpanan.

Peraturan ini juga menetapkan bahwa Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[91],{"_92":93,"_94":95,"_36":96},"text","Peraturan BPOM No. 21 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/183214/peraturan-bpom-no-21-tahun-2018","d4032cee-428e-45f2-986d-18fe16f08ba4","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[107],{"_92":108,"_94":109,"_36":110},"Peraturan BPOM No. 15 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/321185/peraturan-bpom-no-15-tahun-2025","359bad7b-118e-431c-b8ea-a554d0c15204","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

FOOD AND DRUG MONITORING AGENCY
REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE FOOD AND DRUG MONITORING AGENCY
NUMBER 6 OF 2022

ON
OFFICIAL CORRESPONDENCE SYSTEM
WITHIN THE FOOD AND DRUG MONITORING AGENCY

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE HEAD OF THE FOOD AND DRUG MONITORING AGENCY,

\n\n \n \n

Considering / Whereas :

that Regulation of the Food and Drug Supervisory Agency Number 21 of 2018 concerning Guidelines for Official Correspondence within the Food and Drug Supervisory Agency is no longer in accordance with legal developments and the needs of the Food and Drug Supervisory Agency organization, so it needs to be replaced;
that based on the considerations as referred to in letter a, and to implement the provisions of Article 2 paragraph (3) of the National Archives Regulation of the Republic of Indonesia Number 5 of 2021 concerning General Guidelines for Official Correspondence, it is

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d0e9c68b-b77f-489a-848a-154be4631362","actionData","errors"]