[{"_1":2,"_126":-5,"_127":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cfd46582-ca98-48b1-b7b4-c93261f28a85","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_122":123,"_124":125},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":-5,"_120":121},"title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia","short_title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 2026","number","10","year","2026","published_date","2026-03-10","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","25005e56-1478-479f-a566-310826679c75","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Pemerintah (PP)","short_name","PP","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"df66ef5f-80d0-4561-9855-5a291a8c64d2","Pertahanan & Keamanan Negara","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Administrasi Prajurit - Tentara Nasional Indonesia - perubahan
2026
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 10, LN 2026 (21), TLN (7163) : 4 hlm.; jdih.setneg.go.id
Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia
ABSTRAK:	\n \n Ketentuan mengenai pemberian pangkat pertama bagi prajurit dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi sehingga perlu diubah. \n Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) UUD 1945; UU No. 34 Tahun 2004; dan PP No. 39 Tahun 2010. \n PP ini mengubah ketentuan Pasal 15 dalam PP No. 39 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP 35 Tahun 2025. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Maret 2026. \n PP ini mengubah PP No. 39 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP 35 Tahun 2025. \n Lampiran file: 6 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 4 dan penjelasan hlm 5 sd 6) \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2026 diterbitkan untuk menyesuaikan ketentuan mengenai pemberian pangkat pertama bagi prajurit TNI agar selaras dengan kebutuhan organisasi yang dinamis. Perubahan ini didasari oleh perlunya mempertimbangkan kompetensi, kualifikasi pendidikan, dan keahlian khusus yang dimiliki oleh prajurit dalam sistem pembinaan personel yang profesional, objektif, transparan, dan akuntabel.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini adalah penyisipan ayat (1a) pada Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010. Melalui ketentuan baru ini, Presiden diberikan kewenangan untuk memberikan pangkat pertama yang lebih tinggi dari Letnan Dua bagi Prajurit Siswa lulusan pendidikan pertama perwira. Pemberian pangkat yang lebih tinggi tersebut dapat dilakukan dalam hal tertentu, yakni apabila prajurit yang bersangkutan memiliki kompetensi, kualifikasi pendidikan, dan/atau keahlian khusus yang sangat dibutuhkan oleh organisasi TNI.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[99,105],{"_100":101,"_102":103,"_36":104},"text","PP No. 35 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/327999/pp-no-35-tahun-2025","15a312d3-2e8c-43fd-b200-125f130abd84",{"_100":106,"_102":107,"_36":108},"PP No. 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia","https://peraturan.bpk.go.id/Details/5052/pp-no-39-tahun-2010","b91b1294-875f-451b-be8b-e3bd47b7e8b2","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","

GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 10 OF 2026
ON
THE SECOND AMENDMENT TO GOVERNMENT REGULATION NUMBER 39 OF 2010
ON
ADMINISTRATION OF SOLDIERS OF THE INDONESIAN NATIONAL ARMED FORCES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

Considering :

that the provisions regarding the granting of the initial rank for soldiers in Government Regulation Number 39 of 2010 on Administration of Soldiers of the Indonesian National Armed Forces as amended by Government Regulation Number 35 of 2025 on Amendment to Government Regulation Number 39 of 2010 on Administration of Soldiers of the Indonesian National Armed Forces are no longer in accordance with the needs of the organization, so they need to be amended;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to establish a Government Regulation on the Second Amendment to Government Regulation Number 39 of 2010 on Administration of Soldiers of the Indonesian National Armed Forces;

Bearing in Mind :

Article 5 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 34 of 2004 on the Indonesian National Armed Forces (State Gazette of the Republic of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cfd46582-ca98-48b1-b7b4-c93261f28a85","actionData","errors"]