[{"_1":2,"_133":-5,"_134":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cd723ada-cea4-433b-858e-6505b31273a6","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_129":130,"_131":132},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_100":101,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":123,"_124":125,"_126":-5,"_127":128},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Cimahi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cimahi Nomor 7 Tahun 2007","number","7","year","2007","published_date","2007-09-21","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kota Cimahi","place_of_enactment","Cimahi","theme","Pengelolaan Pasar","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pasar - pengelolaan
2007
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD 2007/76 SERI C
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Pasar
ABSTRAK:	\n \n bahwa Pasar merupakan salah satu sarana peningkatan perekonomian masyarakat dan merupakan upaya pelayanan kepada masyarakat, maka dipandang perlu adanya pengaturan mengenai pengelolaan pasar; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah; \n Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 27 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2004; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang obyek dan subyek retribusi, pendirian, pemindahan dan pengelolaan pasar, izin pengelolaan, pemakaian tempat berjualan, tarif retribusi, pasar swasta, kewajiban dan larangan, ketentuan pidana dan penyidikan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 September 2007. \n Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 16 Tahun 2001 dicabut. \n 30 hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 16 Tahun 2001 tentang Perizinan di Lingkungan Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Bandung.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pengelolaan pasar di Kota Cimahi. Latar belakangnya adalah bahwa pasar merupakan sarana peningkatan perekonomian masyarakat dan pelayanan publik. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk menciptakan pengaturan yang jelas dan efektif mengenai pengelolaan pasar.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Pembagian kewenangan: Walikota memiliki kewenangan untuk menetapkan pendirian, pemindahan, pengelolaan, dan penghapusan pasar. Pengelolaan pasar milik pemerintah daerah dilaksanakan oleh Walikota melalui SKPD terkait.
Penggolongan dan jenis pasar: Pasar dibagi menjadi pasar pemerintah dan pasar swasta. Jenis pasar terdiri dari pasar tradisional dan pasar modern berdasarkan mutu pelayanan, serta pasar eceran, grosir, dan induk berdasarkan sifat pendistribusian.
Perizinan: Setiap orang atau badan hukum yang mengelola fasilitas umum di dalam pasar wajib memiliki izin dari Walikota. Pedagang yang menggunakan kios/lapak wajib memiliki Izin Pemakaian Kios (IPK) dan Izin Pemakaian Lapak (IPL).
Pemakaian tempat berjualan: Penunjukan tempat berjualan ditetapkan dengan Peraturan Walikota. Status sewa tempat berjualan adalah hak guna pakai yang dapat dipindahtangankan atau disewakan dengan persetujuan Walikota.
Tarif retribusi: Peraturan ini menetapkan tarif retribusi untuk IPK, IPL, pengelolaan MCK, serta retribusi harian untuk kios dan lapangan.
Pasar swasta: Pendirian pasar swasta harus mendapat izin Walikota dan sepengetahuan DPRD. Pengelola pasar swasta diwajibkan memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah.
Kewajiban dan larangan: Pedagang diwajibkan memenuhi ketentuan terkait penggunaan tempat berjualan, menjaga ketertiban, dan membuang sampah pada tempatnya. Terdapat larangan terkait perubahan bentuk tempat berjualan, penggunaan mesin yang mengganggu, dan tindakan yang melanggar norma.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Barang siapa melanggar Pasal 3, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau dengan denda setinggi-tingginya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).\n2. Selain sanksi tersebut pada Pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah ini, dikenakan juga sanksi administrasi berupa penutupan tempat berjualan, denda keterlambatan pembayaran retribusi, pencabutan izin, dan pemutusan aliran listrik/air.","revokes",[95],{"_96":97,"_98":99},"text","Peraturan Daerah nomor 16 tahun 2001","link","","revoked_by",[102,106],{"_96":103,"_98":104,"_36":105},"PERDA Kota Cimahi No. 2 Tahun 2014 tentang PENGELOLAAN PASAR PEMERINTAH","https://peraturan.bpk.go.id/Details/62609/perda-kota-cimahi-no-2-tahun-2014","e1ec53b1-2377-4a5c-85ef-9387ad8e54a7",{"_96":107,"_98":108,"_36":109},"Perda Kota Cimahi No. 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum","https://peraturan.bpk.go.id/Details/203973/perda-kota-cimahi-no-2-tahun-2012","3d0d978f-d9d3-49d8-8007-8188ed54a36b","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
КОТА СІМАНІ
NUMBER : 76
YEAR: 2007
SERIES: C

REGIONAL REGULATION OF KOТА СІМАНІ
NUMBER : 7 YEAR 2007
CONCERNING
MARKET MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF KOТА СІМАНІ,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that the Market is one of the means of improving the people's economy and is an effort to serve the community, it is deemed necessary to have regulations regarding market management; \n that based on the considerations as in letter a, it is necessary to stipulate it in a Regional Regulation. \n \n
In view of:	\n \n Law Number 9 of 1995 concerning Small Businesses (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1995 Number 74, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3611); \n Law Number 18 of 1997 concerning Regional Taxes and Regional Levies (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1997 Number 41, Supplement

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cd723ada-cea4-433b-858e-6505b31273a6","actionData","errors"]