[{"_1":2,"_131":-5,"_132":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cd340a62-13a2-4e17-88f3-50cd43bd22cb","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_127":128,"_129":130},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_102":103,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":123,"_124":-5,"_125":126},"title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 Tahun 1996 tentang Kepelabuhanan","short_title","Peraturan Pemerintah (PP) No. 70 Tahun 1996","number","70","year","1996","published_date","1996-12-04","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","25005e56-1478-479f-a566-310826679c75","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Pemerintah (PP)","short_name","PP","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"d67c4605-d5de-4825-91ac-8b25d478786c","Transportasi Darat, Laut & Udara","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Kepelabuhanan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


1996
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 70, LN. 1996, LL Setkab : 44 HLM
Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Kepelabuhanan
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Desember 1996. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1983 tentang Pembinaan Kepelabuhanan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1985 (Tambahan Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 31).","scope_and_parties","policy_content","

Latar Belakang dan Tujuan

Peraturan Pemerintah ini disusun untuk melaksanakan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran, yang mengatur kepelabuhanan guna menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang, dan barang, serta keselamatan berlayar.

Ketentuan Substansial

Peraturan ini menetapkan pembagian kewenangan antara pemerintah dan Badan Usaha Pelabuhan dalam penyelenggaraan pelabuhan umum dan khusus. Pelabuhan diklasifikasikan berdasarkan fungsi, penggunaan, klasifikasi, jenis, penyelenggaraan, dan kegiatan. Pelabuhan umum diselenggarakan oleh pemerintah atau Badan Usaha Pelabuhan, sementara pelabuhan khusus dioperasikan untuk kepentingan sendiri. Peraturan ini juga mengatur penetapan lokasi, pembangunan, dan pengoperasian pelabuhan, serta kewajiban pelabuhan untuk menyediakan fasilitas penampungan limbah.

","transitional_provisions","1. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, semua pelabuhan khusus yang telah ada dan beroperasi tetap dapat beroperasi, dengan ketentuan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini berlaku, wajib menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.\n2. Dalam hal ditetapkan daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan umum yang menyebabkan perlunya dilakukan penyesuaian status pelabuhan khusus atau fasilitas dermaga yang dibangun dan dioperasikan oleh pihak ketiga, maka penyesuaian status akan dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan umum yang bersangkutan.","sanctions","1. Izin pembangunan pelabuhan khusus dicabut apabila pemegang izin tidak melaksanakan pekerjaan pembangunan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah izin diberikan, tidak dapat melanjutkan pekerjaan pembangunan, atau melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.\n2. Izin operasi pelabuhan khusus dicabut apabila pemegang izin melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 47 ayat (2), atau menggunakan pelabuhan khusus untuk kepentingan umum tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45.\n3. Pencabutan izin dilakukan melalui peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.","revokes",[92,98],{"_93":94,"_95":96,"_36":97},"text","PP No. 23 Tahun 1985 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1983 Tentang Pembinaan Kepelabuhanan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/64584/pp-no-23-tahun-1985","bd246291-f7fd-480f-ba40-9a3b87d62296",{"_93":99,"_95":100,"_36":101},"PP No. 11 Tahun 1983 tentang Pembinaan Kepelabuhanan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/64903/pp-no-11-tahun-1983","39a03f73-28bc-4cfa-8c0a-8f0d07d84a60","revoked_by",[104],{"_93":105,"_95":106,"_36":107},"PP No. 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/53067/pp-no-69-tahun-2001","63975335-f8f6-4c15-ab09-ea6a0a5429f4","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 70 OF 1996
ON
PORT AFFAIRS

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that the Law Number 21 of 1992 concerning Pelayaran has regulated the provisions regarding port affairs; \n that to implement as intended in letter a, it is deemed necessary to regulate port affairs by Government Regulation; \n \n
In view of:	\n \n Article 5 paragraph (2) of the 1945 Constitution; \n Law Number 21 of 1992 concerning Pelayaran (State Gazette of 1992 Number 98, Supplement to State Gazette Number 3493); \n \n

DECIDES:

\n\n \n \n \n \n \n \n

To stipulate:

GOVERNMENT REGULATION CONCERNING PORT AFFAIRS.

CHAPTER I
GENERAL PROVISIONS

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cd340a62-13a2-4e17-88f3-50cd43bd22cb","actionData","errors"]