[{"_1":2,"_126":-5,"_127":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cc08f86b-07ab-421d-93f8-b41e31ce3eb3","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_122":123,"_124":125},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":-5,"_120":121},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pajak Air Tanah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 15 Tahun 2018","number","15","year","2018","published_date","2018-12-31","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin","place_of_enactment","Sekayu","theme","Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pajak Air Tanah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PAJAK-AIR-TANAH
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 15, LD.2018/NO.15
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pajak Air Tanah
ABSTRAK:	\n \n Pajak Air Tanah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, dalam rangka membiayai keperluan daerah yang digunakan untuk kemakmuran rakyat; Ketentuan Pasal 1 angka 6 (enam) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah perlu disesuaikan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ada saat ini, sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini, yaitu sebagai berikut: Pasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018. \n Mengubah Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah. \n 7 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Ketentuan angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 6 Pasal 1 dan menambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4) pada Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2010 Nomor 6).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah. Perubahan tersebut meliputi definisi-definisi yang terdapat pada Pasal 1, seperti definisi Kabupaten, Pemerintah Kabupaten, Bupati, DPRD, Pejabat, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD), Pajak Daerah, Pajak Air Tanah, Air Tanah, Masa Pajak, Tahun Pajak, SKPD, SKPDLB, SSPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, Pemungutan, Pembukuan, Pemeriksaan, Penyidik, Penyidikan tindak pidana, Juru Sita Pajak, Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara, Kas Daerah, dan Penetapan pajak secara jabatan. Selain itu, dilakukan penambahan ayat (4) pada Pasal 17 yang menyatakan bahwa pajak air tanah yang terutang dipungut oleh BPPRD.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[93],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","PERDA Kab. Musi Banyuasin No. 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/280753/perda-kab-musi-banyuasin-no-8-tahun-2023","3a0f2174-d805-4f5b-9a98-1f990d23ebc0","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[105],{"_94":106,"_96":107,"_36":108},"PERDA Kab. Musi Banyuasin No. 4 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah","https://peraturan.bpk.go.id/Details/22476/perda-kab-musi-banyuasin-no-4-tahun-2010","d04d3629-dd4a-479a-9137-b3bc87a27a68","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF MUSI BANYUASIN
SOUTH SUMATERA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF MUSI BANYUASIN REGENCY
NUMBER 15 OF 2018
ON
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION NUMBER 4 OF 2010
CONCERNING GROUNDWATER TAX

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF MUSI BANYUASIN,

\n\n \n \n \n \n \n

Considering:

that the Groundwater Tax is one of the sources of Local Own-Source Revenue of Musi Banyuasin Regency, in order to finance regional needs that are used for the prosperity of the people;
that the provisions of Article 1 number 6 (six) of Regional Regulation of Musi Banyuasin Regency Number 4 of 2010 concerning Groundwater Tax need to be adjusted to the current Regional Work Units;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Amendments to Regional Regulation Number 4 of 2010 concerning Groundwater Tax;

In view of:

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cc08f86b-07ab-421d-93f8-b41e31ce3eb3","actionData","errors"]