Untuk pengalaman terbaik, bukaVeritaskdi desktop Anda.

Free Trial aktif — Akses penuh AIYU selama 7 hari, tanpa kartu kredit.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 6 Tahun 2017

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik

Juga dikenal sebagai: Permendagri 6/2017 · Permendagri No. 6 Tahun 2017 · Permendagri Nomor 6 Tahun 2017

Status:
Tidak Berlaku
Tanggal Berlaku:31 Januari 2017Tanggal Penetapan:20 Januari 2017
Anggaran Belanja DaerahPolitik & Pemilihan Umum

Informasi

TipePeraturan Menteri Dalam Negeri
TemaPerubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik
LokasiKementerian Dalam Negeri
Tanggal Berlaku31 Januari 2017
Tanggal Penetapan20 Januari 2017
Tempat PenetapanJakarta

Riwayat Peraturan

Mengubah

Dicabut Oleh

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik. Perubahan tersebut meliputi Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 26, Pasal 27, judul BAB VIII, Pasal 27A, dan Pasal 29. Secara substansial, perubahan ini menyasar persyaratan pengajuan bantuan keuangan partai politik di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, termasuk kelengkapan administrasi yang harus dipenuhi. Selain itu, diatur pula mengenai kondisi sengketa kepengurusan partai politik dalam pengajuan bantuan keuangan. Peraturan ini juga menekankan tanggung jawab formal dan material partai politik atas penggunaan bantuan keuangan yang diterima, serta mengubah format laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan keuangan.

(-)

(-)