[{"_1":2,"_129":-5,"_130":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c5870fc7-de7a-40c5-80a6-18d341fd68a5","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_125":126,"_127":128},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_99":100,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":-5,"_123":124},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2020 tentang Retribusi Pelayanan Pasar","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2020","number","4","year","2020","published_date","2020-08-03","effective_date","2020-09-01","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Gunungkidul","place_of_enactment","Wonosari","theme","Retribusi Pelayanan Pasar","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

retribusi
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2020/No.4,23
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Pelayanan Pasar
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar; \n Dasar Hukum Peraturan ini adalah:\r\n1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor44);\r\n3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);\r\n4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);\r\n5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); \n Ketentuan Umum, Nama, Subjek dan Objek Retribusi, Golongan Retribusi, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi, Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi, Prinsip Peninjauan Tarif, Wilayah Pemungutan, Penentuan Pembayaran, Tata Cara Pemungutan, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran, Masa Retribusi, Penagihan, Kedaluarsa Penagihan, Pemeriksaan Retribusi, Pemberian Insentif Pemungutan retribusi, Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan retribusi, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2020. \n Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011 Nomor 8 Seri C) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n Jumlah halaman: 14 HLM; Lampiran: 4 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\nPeraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011 Nomor 8 Seri C).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Gunungkidul. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta untuk menyesuaikan dengan perkembangan indeks harga dan perekonomian saat ini.

\n\n

Ketentuan Substansial:

\n\n

Retribusi Pelayanan Pasar dipungut atas penyediaan fasilitas pasar rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, meliputi Pasar Umum, Pasar Hewan, Pasar Unggas, dan pasar lainnya menurut jenis komoditas yang diperdagangkan. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan fasilitas Pasar Rakyat. Objek retribusi meliputi jenis pelayanan dan penyediaan fasilitas pasar rakyat, seperti Kios, Los, Pelataran, Ampalan, dan/atau Timbangan hewan.

\n\n

Hak dan Kewajiban:

\n\n

Wajib Retribusi adalah orang atau badan yang mendapatkan fasilitas pelayanan pasar dan diwajibkan membayar Retribusi. Retribusi digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jumlah penggunaan jasa atas pelayanan dan penyediaan fasilitas yang diberikan, meliputi jenis sarana dan prasarana yang digunakan, luas tempat jualan, dan waktu penggunaan.

\n\n

Tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, dan kendali mutu pelayanan. Retribusi dihitung berdasarkan setiap m² untuk penggunaan kios, los dan/atau pelataran, atau setiap kali penggunaan ampalan dan/atau timbangan hewan. Tarif Retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

\n\n

Retribusi dipungut di wilayah Daerah dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Pembayaran Retribusi dilakukan di kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk Bupati. Wajib Retribusi membayar Retribusi terutang secara tunai/lunas. Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi admnistratif berupa bunga sebesar 2% setiap bulan.

\n\n

Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan dan/atau pengembalian kelebihan bayar kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Wajib Retribusi yang tidak membayar Retribusi secara lunas sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","PERDA Kab. Gunungkidul No. 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/17482/perda-kab-gunungkidul-no-8-tahun-2011","1d94db97-33de-4896-a2b8-a173c70c2fc2","revoked_by",[101,105],{"_94":102,"_96":103,"_36":104},"PERDA Kab. Gunungkidul No. 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah","https://peraturan.bpk.go.id/Details/277147/perda-kab-gunungkidul-no-9-tahun-2023","65addea7-7e48-4d7f-a9dc-e110049fe0d8",{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
GUNUNGKIDUL REGENCY
SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA
(Official Gazette of the Gunungkidul Regency Government)

Number : 4
Year: 2020

REGIONAL REGULATION OF GUNUNGKIDUL REGENCY
NUMBER 4 OF 2020
CONCERNING
MARKET SERVICE RETRIBUTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF GUNUNGKIDUL,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that to implement the provisions of Article 156 paragraph (1) of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning Market Service Retribution; \n \n
In view of:	\n \n Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; \n Law Number 15 of 1950 concerning the Establishment of Regency Regions within the Special Region of Yogyakarta (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1950 Number 44); \n Law Number 28 of 2009 concerning

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c5870fc7-de7a-40c5-80a6-18d341fd68a5","actionData","errors"]