[{"_1":2,"_130":-5,"_131":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c2d62ab8-0d32-4314-8cc4-7d6771422c20","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_126":127,"_128":129},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":-5,"_124":125},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar Di Kabupaten Majalengka","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2012","number","5","year","2012","published_date","2012-06-30","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Majalengka","place_of_enactment","Majalengka","theme","Retribusi Pelayanan Pasar Di Kabupaten Majalengka","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pajak dan Retribusi Daerah-Perizinan, Pelayanan Publik
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD 2012/5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Pelayanan Pasar Di Kabupaten Majalengka
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang \r\nNomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan \r\nRetribusi Daerah, maka semua ketentuan yang berkaitan \r\ndengan pajak dan retribusi daerah perlu disesuaikan;\r\nb. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor \r\n2 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar Milik Pemerintah \r\nDaerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah \r\nKabupaten Majalengka Tahun 2000 Nomor 2, Seri E) \r\ntelah berusia lebih dari 3 tahun maka berdasarkan \r\nketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 \r\nTahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, \r\nperlu dilakukan peninjauan kembali tarif yang \r\nterkandung dalam Peraturan Daerah dimaksud;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana \r\ndimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu membentuk \r\nPeraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar di \r\nKabupaten Majalengka. \n Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 200Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, 5, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 \r\nTahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 \r\nTahun 2009, Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 \r\nTahun 2009 \n Terdiri dari 30 pasal, 16 bab yaitu ketentuan umum, nama, obyek dan subyek retribusi, golongan retribusi, pengukuran tingkat penggunaan jasa, pengukuran tingkat penggunaan jasa, prinsip penetapan dan struktur besaran tarif retribusi, wilayah pemungutan, tata cara pemungutan dan pembiayaan, tata cara penagihan retribusi, tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi, keberatan, pengembalian kelebihan pembayaran, insentif pemungutan, bagi hasil retribusi kepada, insentid pemungutan, bagi hasil retribusi kepada desa, ketentuan sanksi, penyidikan, ketentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2012. \n Mengatur mengenai retribusi pelayanan pasar di kabupaten majalengka \n 29 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2000 Nomor 2, Seri E).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Majalengka. Latar belakang ditetapkannya peraturan ini adalah untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta untuk meninjau kembali tarif retribusi yang terkandung dalam Peraturan Daerah sebelumnya.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur mengenai:

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi: Retribusi Pelayanan Pasar dipungut sebagai pembayaran atas setiap pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang. Objek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa toko/ruko, kios, los, auning, pelataran, dan fasilitas lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan fasilitas pasar.
Golongan Retribusi: Retribusi pelayanan pasar digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.
Pengukuran Tingkat Penggunaan Jasa: Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah dan jenis pelayanan penyediaan fasilitas pasar.
Prinsip Penetapan dan Struktur Besaran Tarif Retribusi: Tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pelayanan fasilitas pasar, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Struktur dan besaran tarif retribusi pelayanan pasar tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah.
Wilayah Pemungutan: Retribusi pelayanan pasar dipungut di wilayah Kabupaten Majalengka.
Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran: Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
Tata Cara Penagihan Retribusi: Diatur mengenai penagihan retribusi yang terutang, termasuk penerbitan surat teguran dan kedaluwarsa penagihan.
Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi: Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
Keberatan: Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan atas SKRD.
Pengembalian Kelebihan Pembayaran: Diatur mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
Insentif Pemungutan: Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif.
Bagi Hasil Retribusi kepada Desa: Hasil penerimaan retribusi pelayanan pasar diperuntukan bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi.\n2. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sehingga merugikan keuangan daerah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[],"revoked_by",[97],{"_98":99,"_100":101,"_36":102},"text","PERDA Kab. Majalengka No. 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/278349/perda-kab-majalengka-no-7-tahun-2023","a16afff8-61e4-4064-a179-e9ed9505fba1","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[111],{"_98":112,"_100":113,"_36":114},"PERDA Kab. Majalengka No. 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Di Kabupaten Majalengka","https://peraturan.bpk.go.id/Details/203503/perda-kab-majalengka-no-11-tahun-2016","e6f78d3c-abf1-40be-86be-e350a3fa5490","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
MAJALENGKA REGENCY

REGIONAL REGULATION OF MAJALENGKA REGENCY
NUMBER 5 OF 2012
ON
LOCAL SERVICE CHARGE FOR MARKET SERVICES IN MAJALENGKA REGENCY

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF MAJALENGKA,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that with the enactment of Law Number 28 of 2009 on Regional Taxes and Regional Levies, all provisions relating to regional taxes and levies need to be adjusted;
that the Regional Regulation of Majalengka Regency Number 2 of 2000 concerning Market Service Charge Owned by the Regional Government of Majalengka Regency (Regional Gazette of Majalengka Regency Year 2000 Number 2, Series E) has been more than 3 years old, therefore based on the provisions of Article 155 paragraph (1) of Law Number 28 of 2009 on Regional Taxes and Regional Levies, it is necessary to review the tariffs contained in the Regional Regulation;
that based on

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c2d62ab8-0d32-4314-8cc4-7d6771422c20","actionData","errors"]