Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2016

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2016 ini bertujuan untuk mengatur syarat dan tata cara pengenaan tarif nol rupiah dan nol dollar Amerika terhadap layanan keimigrasian. Kebijakan ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2015. Peraturan ini menetapkan bahwa tarif nol rupiah dapat dikenakan pada penerbitan paspor bagi TKI yang pertama kali bekerja di luar negeri, serta pada penerbitan SPLP bagi WNI yang pulang setelah menjalani hukuman atau dideportasi. Selain itu, tarif nol dollar Amerika dapat dikenakan pada penerbitan visa bagi orang asing dalam keadaan force majeure, tenaga ahli asing dalam kerjasama dengan pemerintah, mahasiswa asing penerima beasiswa, dan dalam pelaksanaan asas timbal balik. Peraturan ini juga mengatur pengenaan tarif nol rupiah dalam pemberian izin keimigrasian bagi orang asing dalam keadaan tertentu, seperti force majeure, deportasi, atau repatriasi.