[{"_1":2,"_131":-5,"_132":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c12ee001-0a1b-4774-a1da-9ca123ec0e36","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_127":128,"_129":130},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_102":103,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":123,"_124":-5,"_125":126},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2013","number","7","year","2013","published_date","2013-10-24","effective_date","2013-10-25","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"8a1b6725-ff23-4d34-aea0-462abc7f38d9","Perlindungan Keluarga & Anak","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Jawa Barat","place_of_enactment","Bandung","theme","Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Penyandang Disabilitas - Penyelenggaraan Perlindungan
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD 2013/7 Seri E
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka melindungi penyandang cacat, telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Cacat; bahwa terdapat perubahan regulasi di bidang perlindungan penyandang disabilitas yaitu dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Right of Persons with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas), maka perlu upaya untuk mewujudkan pemenuhan hak dalam meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan penyandang disabilitas, melalui pengakuan, penghormatan serta jaminan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas; bahwa sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2006, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2010; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2012; \n Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Kebijakan Pemerintah Daerah, Perencanaan, Penyelenggaraan, Aksesibilitas, Rehabilitasi, Pemberdayaan, Perlindungan Khusus, Komite Perlindungan Hak-hak Penyandang Disabilitas, Koordinasi, Kerja Sama, Sistem Informasi, Insentif, Peran Masyarakat dan Dunia Usaha, Larangan, Sanksi Administrasi, Penegakan Hukum, Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Lain-lain, Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2013. \n Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2006 dicabut. \n 37 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Cacat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 Nomor 7 Seri E)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas bertujuan untuk mewujudkan pemenuhan hak, meningkatkan kemandirian, dan kesejahteraan penyandang disabilitas melalui pengakuan, penghormatan, serta jaminan perlindungan dan pemenuhan hak-hak mereka.

Kebijakan Pemerintah Daerah: Pemerintah Daerah memiliki kebijakan untuk menetapkan pedoman penyelenggaraan pemenuhan hak dan perlindungan penyandang disabilitas secara sistematis dan komprehensif, menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria sesuai peraturan perundang-undangan, melaksanakan penanganan berbasis keluarga dan komunitas, mengembangkan insentif dan penghargaan, memperkuat kerjasama dengan berbagai pihak, memperkuat upaya pencegahan dan penanganan berbasis keluarga dan komunitas, memfasilitasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, melakukan kampanye dan sosialisasi, serta menyediakan sarana dan prasarana.

Ketentuan Substansial: Peraturan ini mengatur berbagai aspek penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas, termasuk kesamaan kesempatan di berbagai bidang (pendidikan, kesehatan, keolahragaan, seni budaya, kesempatan kerja, kesempatan berusaha, pelayanan publik, politik, perlindungan hukum, dan informasi publik), aksesibilitas terhadap sarana dan prasarana umum serta transportasi, rehabilitasi (sosial, medik, pendidikan, dan pelatihan), pemberdayaan, dan perlindungan khusus.

Hak dan Kewajiban: Peraturan ini juga mengatur hak dan kewajiban penyandang disabilitas, serta kewajiban pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak tersebut. Ini mencakup kewajiban memberikan kesempatan kerja, menyediakan aksesibilitas, dan memberikan pelayanan yang inklusif.

","transitional_provisions","1. Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Cacat masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Setiap orang dan/atau penyelenggara kegiatan yang melanggar ketentuan Pasal 55, dapat dikenakan sanksi administrasi berupa: peringatan tertulis, pemberhentian sementara kegiatan, pembekuan kegiatan, dan/atau pencabutan dan/atau pembatalan rekomendasi/izin.","revokes",[96],{"_97":98,"_99":100,"_36":101},"text","PERDA Prov. Jawa Barat No. 10 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Cacat","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/227848/perda-prov-jawa-barat-no-10-tahun-2006","7bdb019a-c63a-4776-a10f-cdb5595c27f6","revoked_by",[104],{"_97":105,"_99":106,"_36":107},"Perda Prov. Jawa Barat No. 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas","https://peraturan.bpk.go.id/Details/323335/perda-prov-jawa-barat-no-2-tahun-2025","ac65a37f-497b-4ad5-939f-ec36a56d1537","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF THE PROVINCE OF WEST JAVA
NUMBER 7 OF 2013
ON
THE IMPLEMENTATION OF DISABILITY PROTECTION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE GOVERNOR OF WEST JAVA,

\n\n \n \n

Considering :

that in order to protect persons with disabilities, Regional Regulation of West Java Province Number 10 of 2006 concerning the Implementation of Protection for Persons with Disabilities has been established;
that there are regulatory changes in the field of disability protection, namely with the enactment of Law Number 19 of 2011 concerning Ratification of the Convention on the Right of Persons with Disabilities (Convention on the Rights of Persons with Disabilities), it is necessary to make efforts to realize the fulfillment of rights in increasing the independence and welfare of persons with disabilities, through recognition, respect and guarantees of protection and fulfillment of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c12ee001-0a1b-4774-a1da-9ca123ec0e36","actionData","errors"]